SURABAYA (bangsaonline) - Meskipun walikota Surabaya Tririsma Harini sudah memutuskan akan menutup lokalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang, namun polemik terkait dengan penutupan Dolly masih berkepanjangan. Cukup banyak dukungan terhadap apa yang menjadi kebijakan Pemkot Surabaya tersebut, walaupun tidak sedikit pula yang memandang sebelah mata kebijakan itu.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat (Kesra), Ahmad Jabir, menilai penutupan Dolly yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya terlalu lamban. Seharusnya kebijakan semacam itu sudah dilakukan oleh Pemkot Surabaya sejak tahun 1999 lalu.
Baca Juga: Komunitas Jarak Dolly Surabaya Beri Bantuan di Dua Yayasan Panti Asuhan
“Karena undang-undangnya sudah ada, dan waktu saya duduk sebagai anggota DPRD Surabaya dulu konsepnya juga sudah kami sodorkan. Seharusnya Dolly bisa ditutup saat ini juga. Tidak perlu menunggu sampai tanggal 19 Juni nanti”tegas politisi PKS itu, Kamis (29/5/2014).
Lebih lanjut, Jabir merasa heran dengan periodisasi kemuculan isu terkait dengan penutupan Dolly. Menurutnya, polemik seputar penutupan Dolly hanya muncul ketika menjelang pemilu. “Baik itu pileg, ataupun pilwali,” tukasnya.
Jabir menduga penutupan Dolly hanya dijadikan sebagai komoditas politik. “Jadi memang ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan, baik dengan adanya penutupan, maupun apabila tidak jadi ditutup,” urainya.
Baca Juga: Komunitas Jarak Dolly Bagikan 350 Nasbung pada Warga dan Pengendara di Bekas Lokalisasi
Sedangkan, terkait dengan solusi yang pernah ditawarkan oleh Pemprov Jatim, yaitu pemberian uang sebesar Rp 3 juta untuk para PSK, politisi PKS tersebut menyatakan tidak setuju. Menurutnya, cara semacam itu tidak efektif.
Seharusnya baik Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya memiliki cara lain. Sebab, lanjut Jabir, apabila Pemprov Jatim maupun Pemkot Surabaya hanya beorientasi pada pemberian uang pasca penutupan, maka hal itu dianggapnya bukanlah solusi. “Walaupun dipulangkan ke daerah dan diberi semacam uang pesangon, tapi kalau uangnya habis, pasti mereka akan kembali ke Surabaya dengan pekerjaan yang sama,” paparnya.
Terpisah, anggota Komisi VIII DPR RI, KH Ali Maschan Moesa sangat mendukung penuh penutupan lokalisasi terbesar se Asia Tenggara ini. Namun demikian Pemkot harus mencarikan solusi atas penutupan tersebut dengan memberikan alokasi pekerjaan bagi mereka.
Baca Juga: Puluhan Bonek-Bonita Jarak-Dolly Berbagi Takjil Nasbung dan Jajanan
"Jujur mereka ini manusia dan perlu makan, papan dan pakaian. Karenanya kalau Pemkot mau menutup lokalisasi ini mereka perlu dimanusiakan juga. Artinya harus disiapkan pekerjaan pengganti bagi mereka ini," papar Ali Maschan.
Bahkan pria yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI ini memintga Pemkot menggunakan pola seperti di Malaysia. Dimana disitu ada Pulau yang namanya Genting Island yang dikhususkan untuk judi dan prostitusi. Dimana disana umat Islam dilarang masuk . Tapi disana pemerintahnya dalam menegakkan aturan benar-benar bagus. ‘’Artinya sanksi disana benar-benar ditegakkan, sehingga tidak ada yang main-main. Nah ini bisa dicontoh oleh Pemkot," tandas Rais Syuriah PWNU Jatim itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
