Isu Reshuffle Menguat: Menteri Kompak Bungkam, Besok Dikumpulkan Presiden

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Isu reshuffle kabinet kian kencang seiring dengan rencana Presiden Joko Widodo mengmpulkan seluruh menteri Kabinet Kerja, sore (27/7) besok. Meski mereka dikumpulkan dengan agenda menggelar sidang kabinet paripurna, namun publik menduga di dalamnya akan dibahas soal reshuffle kabinet.

"Besok ada sidang kabinet paripurna sekitar pukul 15.00 WIB," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno ketika ditemui wartawan di gerbang masuk Wisma Negara, Selasa (26/7).

Menurutnya, sidang kabinet paripurna tak membahas suatu topik atau agenda khusus. Dalam sidang yang mewajibkan kehadiran seluruh menteri dan pimpinan lembaga, Presiden akan membahas program-program secara umum.

"Jadi agendanya ya macam-macamlah," ujar Pratikno. Agenda sidang kabinet paripurna itu pun telah disebarkan ke jajaran menteri melalui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Ketika ditanya apa sidang kabinet paripurna tersebut didahului oleh pelantikan menteri baru, Pratikno mengaku tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. "Itu urusan Presiden," ujar dia.

Menurut Pratikno, reshuffle menteri kali ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Nanti akan diumumkan (oleh Presiden), akan ada pengumuman. Tapi nantinya kalau sudah dipastikan, akan diumumkan," ujar Pratikno.

Diketahui, saat merombak kabinet pada bulan Agustus 2015 lalu, Presiden tidak mengumumkannya terlebih dahulu. Saat itu, Presiden langsung melantik menteri baru.

Meski demikian, Pratikno tidak mengetahui kapan pengumuman reshuffle kali ini dilakukan. Apalagi soal siapa saja menteri yang dicopot atau menteri baru, hal itu merupakan wewenang Presiden. "Itu urusan Presiden," ujar dia.

Ketika ditanya, apakah mungkin pengumuman itu dilakukan besok pagi, mengingat pada sore hari Presiden akan menggelar sidang kabinet paripurna bersama seluruh menteri dan pimpinan lembaga, Pratikno mengaku tidak mengetahui.

"Pokoknya kami ini setiap hari kerja keras enggak karuan. Agenda Presiden setiap hari banyak. Ada Ratas, panggil menteri dan seterusnya," ujar Pratikno.

Menanggapi isu reshufle, sejumlah menteri kompak bungkam. Termasuk soal larangan untuk meninggalkan Jakarta seminggu ke depan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membenarkan adanya surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) tentang imbauan untuk tidak meninggalkan Jakarta sejak 25 hingga 29 Juli.

“Kami dapat info dari Adc dan grup WA kabinet kerja untuk tidak meninggalkan Jakarta Senin-Jumat. Karena mungkin pekan ini sidang kabinet paripurna,” ujar Khofifah di Kompleks Parlemen, Selasa (26/7).

Namun dirinya mengatakan tidak ada tema spesifik yang akan dibahas dalam sidang kabinet. “Dulu pernah ada imbauan menteri tidak boleh keluar pada event atau keputusan stategis yang dilaksanakan, menteri yang sudah di luar negeri atau luar kota juga harus kembali,” ujarnya.

Berbeda dengan Khofifah, Menteri ESDM Sudirman Said mengaku tidak tahu dengan adanya surat tersebut. “Saya tidak tahu,” ujar Sudirman Said.

Sudirman juga tak mau berkomentar saat disinggung mengenai reshuffle kabinet. “Saya enggak mau komentar soal itu,” tukasnya.

Sehubungan dengan reshuffle, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Rambise, mengaku tak peduli dengan kabar tersebut. “Saya tidak terpengaruh dengan isu ini, yang penting saya menjalanan tugas seperti biasa yang diminta pak Presiden seperti sekarang,” ujar Yohanna.

Lebih lanjut dia mengaku tak masalah jika seandainya dia dicopot dari posisi menteri saat ini. “Tidak masalah, presiden yang memilih, presiden yang berhak memberhentikan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yohanna juga menjelaskan terkait panggilan Presiden terhadap dirinya. “Presiden hanya melihat pekembangan saya perlu ditambah, keterlibatan masyarakat, LSM itu saja,” tutupnya.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku tak merasa khawatir dengan adanya isu reshuffle atau perombakan kabinet kerja yang terus bergulir. Presiden Joko Widodo memiliki hak untuk melakukan evaluasi bagi para pembantunya yang dinilai tak bisa bekerja dengan optimal.

"Pak Presiden kan punya pembantu, staf seperti kita-kita ya tentu dievaluasi kalau enggak bisa kerja diganti," kata Susi.

Ia mengatakan jabatan menteri sangat politis dan sangat tergantung pada keputusan presiden sebagai kepala negara. Sehingga para pembantu presiden harus menerima apapun yang menjadi keputusan terkait evaluasi.

"Ya kita bekerja as fast as we can. Ya tak terpakai, dipecat, ya biasa toh. It's not the end of the world," ungkapnya.

Susi mengaku kaget saat disinggung kabar bahwa dia akan bergeser mengganti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Ia menanggapi santai saat disinggung perombakan kabinet kerja tersebut.

"Kamu dapat isu dari mana? Saya saja tidak tahu. Perasaan saya biasa saja cuma enggak enak badan saja dari tadi. Orang kalau kerja (dievaluasi) biasa toh?" ujarnya.

Terkait arahan Presiden Jokowi kepada para menteri untuk tidak meninggalkan Jakarta dalam waktu dekat menurutnya hal itu sudah biasa. Hal itu terjadi jika akan ada rapat paripurna. "Biasa tempo hari mau rapat paripurna. Yang ada di luar negeri saja disuruh pulang. Sudah biasa," kata dia.

Isu reshufle yang bakal dilakukan hari ini kian santer ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak diminta kembali ke Jakarta saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar kemarin. Sekembalinya, dia dikabarkan akan langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

“Ditelepon Pak Jokowi langsung,” kata salah satu sumber di Makassar.

Wapres menegaskan bahwa imbauan untuk tetap di Jakarta tersebut dimaksudkan agar seluruh menteri dapat mengikuti rapat paripurna.

“Kan karena mau rapat pleno, paripurna. Kalau tidak lengkap kan namanya bukan paripurna,” katanya. (mer/tic/yah/kcm/lan)

Sumber: merdeka.com/detik.com/kompas.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News