Jelang Reshuffle Kabinet: PKB Curiga, PPP Menerima, PAN dan Golkar Penuh Harap

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Santernya isu reshuffle kabinet memantik reaksi sejumlah partai politik (parpol) yang memiliki kursi menteri di Kabinet Kerja. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut mencurigai adanya kepentingan terselubung dari menteri nonparpol terhadap isu reshuffle kabinet yang gencar dilontarkan.

PKB menolak perlakuan berbeda terhadap menteri dari partai politik dengan menteri yang dari nonpartai politik. PKB menilai bisa saja menteri dari nonparpol yang mempunyai kepentingan terselubung.

"Jangan sampai tertipu dengan pola-pola (pengelompokan parpol dan nonparpol). Semua ada record-nya. Betul ini soal loyalitas. PKB selama ini menujukkan loyalitasnya," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid sebagaimana disiarkan Metro TV, Senin (25/7).

Jazilul menolak paradigma kaku bahwa setiap menteri dari kader politik pasti hanya tunduk kepada ketua umumnya masing-masing. Dan sebaliknya, paradigma menteri dari nonparpol atau profesional murni, pasti akan memiliki loyalitas yang tinggi dan penuh.

Menurutnya, sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla atau Nawa Cita harus menjadi ukuran utama reshuffle kabinet. PKB menyinggung sejumlah menteri yang layak di-reshuffle karena dianggap tidak berhasil mewujudkan Nawa Cita itu.

"Pak Jokowi sudah merumuskan Nawa Cita. Di mana titik lemahnya? Kalau mengukur kinerja menteri dengan Nawa Cita," katanya.

Menurutnya, Sebagian besar pos kementerian yang bertanggungjawab terhadap permasalahan itu, dipimpin para menteri dari nonpartai politik.

Sedangkan Politisi PKB Maman Imanulhaq yakin kader partainya tidak akan terkena reshuffle. Kalaupun ada menteri dari partainya yang terkena reshuffle, Maman yakin hanya pergantian tempat atau reposisi saja, bukan pengurangan jatah kursi menteri bagi PKB.

"Kalau pun ada pergantian, paling reposisi. Dan kami yakin keputusan Presiden akan memberikan yang terbaik untuk PKB. Tidak ada pengurangan kursi menteri," ujar Maman.

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan melihat Presiden Joko Widodo sedang memberi sinyal evaluasi kabinet. Sekjen PPP Arsul Sani mengakui tak menutup kemungkinan reshuffle kabinet dilakukan setelah evaluasi dilakukan.

"Paling tidak kan reshuffle kabinet untuk beri tempat ke Golkar dan PAN," kata Arsul.

Arsul mengatakan pihaknya menyerahkan persoalan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Partai berlambang Ka'bah itu fokus dalam pembenahan internal pascakonflik dualisme kepengurusan.

PPP memiliki satu kader di pemerintahan yakni Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin. "PPP enggak mau ngomong soal menteri, karena sudah punya satu ya kita wakafkan. Tanya Kemenag. PPP atur-atur enggak?" tanya Arsul.

Anggota Komisi III DPR itu juga menilai Golkar dan PAN wajar diberi alokasi pos menteri. Apalagi, keduanya menyatakan sikap mendukung pemerintah.

"Yang luar biasa kalau reshuffle menimbulkan kegaduhan di antara anggota koalisi yang sudah ada. PPP tidak akan ikut gaduh-gaduhan," katanya.

Di sisi lain, dukungan PAN dan Golkar ke pemerintahan Jokowi dinilai menjadi penyebab digulirkanya reshuffle kabinet jilid II. Namun beberapa kali isu reshuffle bergulir, beberapa kali itu juga menguap.

Pekan ini isu itu kembali memanas yang salah satu spekulasinya lantaran adanya imbauan agar menteri-menteri diminta tak keluar kota selama sepekan. Apakah kali ini benar-benar ada reshuffle? Dan benar ada jatah menteri untuk PAN dan Golkar?

"Kita tunggu saja, terserah kepada Presiden mau reshuffle atau tidak," ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

Yandri berulang kali menyebut partainya tidak meminta atau mendorong-dorong agar ada reshuffle dan kadernya masuk Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PAN loyal mendukung kebijakan Presiden.

"Kalau diajak (masuk kabinet) yang kita siap dari dulu. Kalau nggak diajak juga nggak apa-apa. Kita tetap dukung Presiden," terang anggota komisi II DPR itu.

Begitu juga dengan Golkar, reshuffle adalah soal hak prerogatif presiden. Dukungan kepada pemerintah tak melulu dikompensasi dengan menteri. Namun tawaran menteri tentu tak akan ditolak oleh Golkar.

"Golkar sangat siap dengan sejumlah kader-kader kompetennya untuk membantu Presiden mensejahterakan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan anggaran yang semakin efektif dan efisien," kata Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar.

Golkar di tengah isu reshuffle ini bahkan terang-terangan mengkritik kinerja menteri bidang perekonomian patut menjadi perhatian serius Jokowi. Meski tak serta merta kritik ini karena ingin dapat kursi menteri.

"Perbaikan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan daya beli rumah tangga miskin dan kesempatan usaha dan lapangan kerja, harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi-JK apabila ingin melakukan reshuffle kabinet," imbuh Agun. (det/mer/kcm/lan)

Sumber: detik.com/kompas.com/merdeka.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News