Dua Bulan Tak Bayar Gaji Karyawan, DPRD Sebut BUMD Banongan Situbondo Bangkrut

Informasi yang dihimpun BANGSAONLINE.com menyebutkan, kondisi Perusahaan Daerah Banongan saat ini mengalami kesulitan keuangan. Terbukti, sekitar 40 karyawannya tidak digaji selama dua bulan. Bahkan, pajak badan sebesar Rp. 1,2 Miliar juga belum terbayar.

Di samping persoalan-persoalan tersebut, ketidakberesan pengeloaan perusahaan daerah ini tampak ketika tebu yang ditebang pada panen saat sekarang sudah dijual lebih dulu pada bulan Januari lalu dengan harga Rp 20 ribu per kwintal. Padahal harga tebu saat ini mencapai Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu per kwintal

"Andai kata dijual sekarang paling tidak kan bisa membayar gaji karyawannya, kenapa dijual duluan saat tebu masih berusia muda, ada apa ini?," tanya politisi muda asal kapongan ini.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Janur Sastra Ananda mengatakan, bahwa komisi II secara tertulis akan meminta pertemuan dengan Bupati untuk membicarakan persoalan Perusda Banongan. Janur menjelaskan, saat ini ada sekitar 40 karyawan Perusda Banongan yang tidak digaji selama dua bulan.

"Masalah di Banongan ini harus segera ada solusinya, makanya kita akan segera mengagendakan pertemuan dengan Bupati. Apalagi pada bulan sembilan ini akan jatuh tempo pajak badan sekitar Rp. 1,2 Miliar. Kalau tidak bisa terbayar maka kendaraan roda empat milik Perusda Banongan akan disita," katanya.

Janur menjelaskan, bahwa hasil dari pansus Banongan pada tahun 2015 lalu merekomendasikan Perusda Banongan ditutup. Namun sampai saat ini beberapa rekomendasi penting itu tidak dilakukan.

"Saya mensinyalir Bupati kesulitan mengambil langkah konkret karena direcoki masalah-masalah di luar, yaitu masalah politik," (stb1/had)