KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Kampung kumuh di Kota Mojokerto masih jadi fokus Pemerintah Kota setempat. Tahun ini, kawasan yang banyak dihuni warga kebanyakan dihujani anggaran Rp 3,645 miliar.
Pembenahan infrastruktur ini merupakan program berkelanjutan tahun sebelumnya.
BACA JUGA:
Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodi Murtono menguraikan, program bedah kampung ini adalah usulan dari warga melalui kelurahan masing-masing. Program ini tak hanya menyasar rumah warga yang miskin tapi juga infrastruktur lainnya seperti gapura, saluran air hingga paving jalan.
"Sasaran yang dituju memang rumah atau infrastruktur yang sudah rusak dan perlu dibenahi," katanya, Minggu (14/8) kemarin.
Dalam program bedah kampung itu, ada tujuh kelurahan yang bakal atau sedang digarap. Yakni Kelurahan Balongsari, Sentanan, Prajurit Kulon, Kranggan, Blooto, Pulorejo dan Mentikan. Total dana yang digunakan sebesar Rp 3,645 miliar dan itu dari APBD Kota Mojokerto.
"Ini murni dari APBD dan bukan dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD)," katanya.
Adapun dana program bedah kampung ini hanya digunakan untuk pengadaan material saja. Sedangkan pengerjaan program ini dilakukan dengan tenaga kerja dari kelurahan itu. Semua pengerjaan sifatnya padat karya, dimana honor tenaga kerja dibayarkan melalui Disnaker Kota Mojokerto.
"Honor tukang dan kuli diberikan setiap hari. Untuk honor tukang sebesar Rp 65 ribu, kuli sebesar Rp 85 ribu dan koordinatornya Rp 100 ribu. Jika ditotal, dana untuk honor tenaga kerja di tujuh kelurahan mencapai Rp 2 miliar, di mana masing-masing kelurahan dananya sekira Rp 300 juta," ujarnya.
Dari program bedah kampung ini, pemkot memang menargetkan bisa dimulai dalam Agustus ini. Untuk minggu-minggu ini Kelurahan Pulorejo dan Blooto sudah dimulai. Sedangkan Kelurahan Balongsari bakal dimulai pada pekan depan.
"Adapun program ini sudah berjalan tahun sebelumnya yang mencakup Kelurahan Meri, Gununggedangan, Miji, Kauman, Jagalan dan Magersari. Sedangkan untuk tahun depan ada empat kelurahan yang dijangkau yakni Wates, Purwotengah, Gedongan, dan Surodinawan," pungkasnya.
Proyek garap kampung ini mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD setempat. Anggota komisi II, Yunus Suprayitno mengatakan fokus pembenahan kampung ini merupakan program kerakyatan yang harus diapresiasi. "Harus diapresiasi, karena fokusnya rakyat kebanyakan. Ini menciptakan iklim pembangunan yang merata," kata politisi banteng ini.
Kata ia, tahun-tahun mendatang anggaran pembangunan mestinya diperbesar. "Kalau sasarannya tepat maka tahun-tahun mendatang ada baiknya anggarannya ditambah. Maka jangkauannya akan lebih merata," katanya. (yep)
Berita Terkait
