H. Sukhoiri, SH. foto: suhud/bangsaonline.com
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kritik pedas yang bertubi-tubi menghantam pemerintahan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Moh. Qosim (SQ) jilid II terus mendapat tanggapan masyarakat.
Mereka meminta agar SQ tidak merah telinga dan tidak tutup mata atas kritik masyarakat tersebut. "Saya kira kritik-kritik tersebut bersifat konstruktif. Untuk itu, SQ tidak perlu tersinggung atau merah telinga," kata H.Sukhoiri, SH, warga Kecamatan Manyar, Rabu (24/8).
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Ditegaskan dia, apa yang disampaikan masyarakat Kabupaten Gresik, mulai tokoh masyarakat, para politisi maupun masyarakat biasa adalah bentuk tanggapan dan kepedulian.
Menurut dia, banyaknya tanggapan, usulan yang dilontarkan masyarakat tersebut, baik yang sifatnya kritik maupun saran harus direspon positif oleh SQ. "Saran maupun kritik itu untuk kebaikan, untuk membangun Gresik lebih baik," tuturnya.
"Hal itu merupakan wujud kepedulian masyarakat untuk mengingatkan penguasa agar tidak melupakan janji-janji kampanye yang pernah dilontarkan kepada publik," sambungnya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Sukhoiri meminta agar gelombang kritik yang akhir-akhir ini bertubi-tubi menghantam SQ dijadikan sebagai bahan muhassabah (evaluasi atau koreksi). Baik koreksi terhadap diri sendiri maupun koreksi terhadap kinerja aparaturnya.
Sebagai contoh, koreksi soal carut marutnya aktivitas kendaraan besar yang tetap melintas pada saat jam-jam terlarang yang akhir-akhir ini kerap dilontarkan masyarakat.
Padahal, Bupati sudah mengeluarkan SE (surat edaran) yang berisikan larangan. "Bupati harus bisa evaluasi, yang salah SE-nya, penegak SE atau masyarakat yang menjadi objek dari SE tersebut," cetusnya.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Kini tanggapan masyarakat yang masih hangat soal jebloknya PAD (pendapatan asli daerah) di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016 yang berakibat banyaknya program yang telah dicanangkan jadi korban. Program-program itu dikepras dan batal dilakukan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban.
Ia menegaskan bahwa SQ harus bisa evaluasi di mana letak kesalahannya. Mengapa aparaturnya tidak mampu menjalankan program yang telah disepakati bersama saat pembahasan RAPBD 2016. ”Jadi, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Harus dicarikan solusi. Harus duduk bersama," pintanya.
Sukhoiri yakin kalau SQ dalam pemerintahannya periode ke-2 ini sangat selektif dalam menjalankan program, bisa menakar kemampuan diri, kemampuan aparatur dalam menjalankan program, dan bisa mewujudkan teamwork, besar kemungkinan program-program itu akan sukses meski tidak bisa 100 persen. "Mana ada di dunia ini program yang bisa sukses 100 persen," pungkasnya. (hud)
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
