Guru dan Karyawan SMK di Ponorogo
PONOROGO, BANGSAONLINE.com - Mulai bulan Oktober nanti, SMA dan SMK akan dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun gaji Guru dan Karyawannya masih menjadi beban daerah. Hal tersebut disampaikan Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan (Diknas) Ponorogo Bambang Supriyadi, Rabu (14/09).
“Data guru dan karyawan SMA dan SMK sudah kami serahkan ke Provinsi mulai bulan Maret lalu. Sampai dengan bulan Desember nanti, gaji guru dan karyawan SMA dan SMK masih menjadi beban daerah masing-masing, karena anggarannya sudah dianggarkan tahun ini. Tahun depan sudah ikut Provinsi,” ujar Bambang Supriyadi.
Baca Juga: Futsal, Puncak Lomba SMAN 3 Ponorogo Dibuka Bupati Sugiri Sancoko
Untuk mempermudah urusan birokrasi nanti ada kantor cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur di Ponorogo, tepatnya di bekas gedung DPU Pengairan. Menurut informasi, sambung Bambang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi sudah dilantik per tanggal 1 Oktober nanti oleh Gubernur Jawa Timur.
“Untuk Kepala Cabang bisa diambil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (gubernuran), Dinas Pendidikan Provinsi, atau dari daerah atau juga dari Kepala Sekolah, tergantung dari Pak Gubernur nantinya,” pungkas Bambang.
Sementara menurut anggota LSM, Subandhi Budha, dia kurang setuju dengan pengelolaan SMA dan SMK ke Provinsi Jawa Timur, karena akan menambah biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah. Alangkah bijaknya jika dana yang ada dipergunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan atau menambah gaji guru honorer, itu lebih bermanfaat.
Baca Juga: Jumlah Siswa SMAN 1 Bungkal Minim, Enam Kelas Kosong
Lain lagi menurut Teguh Widodo, Siswa SMK Negeri Jenangan, dia berharap pengelolaan SMA dan SMK bisa menambah kemajuan jenjang pendidikan yang bersangkutan, karena tersentral. (yah/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
