SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keinginan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jatim dalam penerapan Program Pendidikan Vokasi sistem ganda yang telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir, menemukan titik terang.
Secara eksplisit, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemprov Jatim sangat membutuhkan kiprah dari public sector dalam menumbuhkan ekonomi Jatim, utamanya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Terlebih di saat ini, di mana pandemik Covid-19 telah mengakibatkan ekonomi Jatim di triwulan II/2020 terkontraksi 5,90 persen.
Baca Juga: Jatim Juara Umum OPSI 2024, Adhy Karyono: Kado Membanggakan di Hari Pahlawan
Kolaborasi menjadi hal yang harus dilakukan agar kinerja ekonomi bisa dikerek. Dan menurutnya, program pendidikan vokasi sistem ganda tersebut bisa dikerjasamakan dengan dinas terkait di lingkungan Pemprov. Jatim, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas perindustrian dan Perdagangan.
"Kita memang saat ini harus melakukan sharing ekonomi. Inilah sinergi, inilah kolaborasi yang harus dilakukan dan menjadi sebuah keniscayaan. Program kolaborasi antara industri, pelatihan, dan vokasi adalah three in one. Untuk mensinergikan, tugas pemerintah adalah memastikan apakah program tersebut sudah nyambung dengan kebutuhan BKSP Jatim dan IHK Trier Jerman," ujar Khofifah, Selasa (22/9/2020).
Menurutnya, program pendidikan vokasi sistem ganda harus disesuaikan dengan seluruh potensi daerah dan kebutuhan di Jawa Timur. Misalnya di bidang pertanian dan agroindustri. Peningkatan kualitas SDM pertanian ini menjadi penting karena sektor ini menjadi penyumbangan terbesar ketiga ekonomi Jatim, setelah industri pengolahan dan perdagangan.
Baca Juga: Wujudkan Pendidikan Gratis Berkualitas, Pemprov Jatim Gelontor Anggaran Rp 7,1 Trilliun
Mantan Menteri Sosial ini berharap Kadin Jatim bersama IHK Trier juga bisa memberikan pendampingan kepada tenaga kerja pertanian bagaimana cara menanam, mengolah, memetik, mengemas, dan menjual komoditas pertanian yang dihasilkan. Selain itu, itu, juga dalam mengelola wisata desa yang sekarang sedang digiatkan Pemprov Jatim guna mendongkrak ekonomi pedesaan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Bumdes itu betul-betul bisa memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal. Maka SDM di desa ini harus didampingi. Harus kursuskan, diberikan referensi, dan diberikan penguatan referensi potensi lokal yang mereka bisa lebih mudah beradaptasi,” tegasnya.
Di sisi lain, penerapan program itu juga diharapkan mampu menjangkau tenaga kerja informal yang sebaran dan jumlahnya di Jatim jauh lebih besar dibanding tenaga kerja formal.
Baca Juga: Suntik Semangat ke Maba Unair, Khofifah: Jadilah Enabler Leader, Jadilah Game Changer!
"Mereka butuh diberi improvement dan penguatan soft skill yang memungkinkan mereka bisa mampu bekerja. Mereka bisa dimotivasi sehingga memiliki skill tertentu dan bisa masuk pada pekerja formal. Tingginya jumlah pekerja informal ini disebabkan karena banyaknya jumlah siswa SMP dan SMA yang drop out atau tidak sekolah lagi karena berbagai alasan sehingga masuk ada pekerja informal. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka diberi keahlian seperti yang dikatakan pak Andreas, maka mereka akan bisa bergerak menjadi pekerja formal," papar Khofifah.
"Misal melalui kejar paket, ini sudah kami koordinasikan dengan dinas terkait hingga presiden, agar bisa menaikkan derajat kualitas SDM di Jatim. Dan mohon maaf teman-teman Kadin, karena data pelatihan yang kami punya adalah pelatihan yang bersumber dari APBD dan APBN. Saya mohon nanti, setelah sinergitas ini terbangun, pelatihan yang dari privat sector itu bisa kita masuk dalam matrik ini. Sehingga dari data pengangguran dan yang kena PHK, kita bisa gotong royong, mencari solusi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan bahwa Kadin Jatim bersama Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jatim telah bekerjasama dengan IHK Trier sejak empat hingga 5 tahun yang lalu. Namun baru fokus menggarap peningkatan SDM melalui penerapan pendidikan vokasi sistem ganda sekitar 2 tahun yang lalu.
Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Apresiasi FGD Kebijakan Kenaikan CHT
“Kami berupaya bagaimana meningkatkan SDM agar betul-betul berkompeten di bidangnya. Dalam hal pemagangan ini, kalau tidak disiapkan dengan matang akan menyulitkan dan menjadi beban pengusaha. Tetapi kalau disiapkan dengan baik dan terstruktur justru akan memberikan manfaat besar bagi industri. Untuk itu, kami mohon program ini bisa dikolaborasikan dengan Pemprov Jatim, baik dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” kata Adik.
Perwakilan IHK Trier Jerman, Andreas Gosche mengatakan bahwa penerapan pendidikan vokasi sistem ganda menjadi salah satu solusi bagi anak muda yang hanya mampu menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tidak mampu secara finansial untuk kuliah di universitas. Sebab, dengan perubahan sistem pendidikan kejuruan yang dilakukan akan berdampak pada peningkatan skill atau keahlian, sehingga mereka bisa dengan mudah diterima bekerja di perusahaan dan tidak menjadi pengangguran.
Baca Juga: Pj Gubernur Jawa Timur Apresiasi Konstribusi Pendidikan Universitas KH Abd Chalim
“Kami sangat yakin telah mengembangkan sistem pendidikan yang benar, terstruktur dan terpadu. Karena hasil pendidikan kejuruan seperti itu terbukti mampu menciptakan manfaat. Manfaat untuk anak muda, karena bisa diberikan masa depan sebab dengan keterampilan yang dimiliki mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Manfaat untuk pengusaha karena daya saing menjadi lebih tinggi. Di Jerman misalnya, yang telah menerapkan sistem pendidikan ganda, memiliki daya saing yang tinggi, meski Jerman kecil, tetapi memiliki daya saing nomor empat sedunia,” tegasnya.
“Selain itu juga mampu memberikan manfaat bagi pemerintah karena bisa mengurangi pengangguran. Bukti hasil dari pendidikan vokasi sistem ganda di kejuruan ini juga terlihat di Jerman, di mana pengangguran lulusan SMk di sana kurang lebih hanya sekitar 5 hingga 6 persen. Yang artinya, dari 20 siswa yang lulus, 19 siswa langsung bisa melakukan kontrak kerja dengan perusahaan tempat mereka belajar,” paparnya.
Baca Juga: Buka MPLS SMA/SMK/SLB, Pj Gubernur Jatim dan 356.644 Siswa Deklarasikan Gerakan Anti-Perundungan
“Gambar dan misi yang kami punya, Jatim bisa melaksanakan. Mari kembangkan itu. Kembangkan bukan hanya ngomong tetapi mengimplementasikannya. Untuk itu, kami di Surabaya memiliki mitra BKSP dan Kadin Jatim. Dan saya berharap Jatim akan menjadi percontohan penerapan pendidikan vokasi terpadu. Untuknya dibutuhkan semangat, kerjasama dan disiplin implementasi,” pungkas Gosche. (nf/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News