SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keinginan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jatim dalam penerapan Program Pendidikan Vokasi sistem ganda yang telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir, menemukan titik terang.
Secara eksplisit, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemprov Jatim sangat membutuhkan kiprah dari public sector dalam menumbuhkan ekonomi Jatim, utamanya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Terlebih di saat ini, di mana pandemik Covid-19 telah mengakibatkan ekonomi Jatim di triwulan II/2020 terkontraksi 5,90 persen.
BACA JUGA:
- Di Lamongan, Khofifah Ajak Masyarakat Perbanyak Shodaqoh dan Semangat Jemput Lailatul Qadar
- Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Adhy Karyono Resmikan 2 Asrama SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim
- Gubernur Khofifah Fasilitasi Taruna Memiliki Leadership yang Kuat dan Speaker dalam Menjaga NKRI
- Gubernur Khofifah Minta Perguruan Tinggi Ciptakan SDM Unggul dan Terus Lahirkan Inovasi
Kolaborasi menjadi hal yang harus dilakukan agar kinerja ekonomi bisa dikerek. Dan menurutnya, program pendidikan vokasi sistem ganda tersebut bisa dikerjasamakan dengan dinas terkait di lingkungan Pemprov. Jatim, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas perindustrian dan Perdagangan.
"Kita memang saat ini harus melakukan sharing ekonomi. Inilah sinergi, inilah kolaborasi yang harus dilakukan dan menjadi sebuah keniscayaan. Program kolaborasi antara industri, pelatihan, dan vokasi adalah three in one. Untuk mensinergikan, tugas pemerintah adalah memastikan apakah program tersebut sudah nyambung dengan kebutuhan BKSP Jatim dan IHK Trier Jerman," ujar Khofifah, Selasa (22/9/2020).
Menurutnya, program pendidikan vokasi sistem ganda harus disesuaikan dengan seluruh potensi daerah dan kebutuhan di Jawa Timur. Misalnya di bidang pertanian dan agroindustri. Peningkatan kualitas SDM pertanian ini menjadi penting karena sektor ini menjadi penyumbangan terbesar ketiga ekonomi Jatim, setelah industri pengolahan dan perdagangan.
Mantan Menteri Sosial ini berharap Kadin Jatim bersama IHK Trier juga bisa memberikan pendampingan kepada tenaga kerja pertanian bagaimana cara menanam, mengolah, memetik, mengemas, dan menjual komoditas pertanian yang dihasilkan. Selain itu, itu, juga dalam mengelola wisata desa yang sekarang sedang digiatkan Pemprov Jatim guna mendongkrak ekonomi pedesaan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Bumdes itu betul-betul bisa memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal. Maka SDM di desa ini harus didampingi. Harus kursuskan, diberikan referensi, dan diberikan penguatan referensi potensi lokal yang mereka bisa lebih mudah beradaptasi,” tegasnya.
Di sisi lain, penerapan program itu juga diharapkan mampu menjangkau tenaga kerja informal yang sebaran dan jumlahnya di Jatim jauh lebih besar dibanding tenaga kerja formal.
"Mereka butuh diberi improvement dan penguatan soft skill yang memungkinkan mereka bisa mampu bekerja. Mereka bisa dimotivasi sehingga memiliki skill tertentu dan bisa masuk pada pekerja formal. Tingginya jumlah pekerja informal ini disebabkan karena banyaknya jumlah siswa SMP dan SMA yang drop out atau tidak sekolah lagi karena berbagai alasan sehingga masuk ada pekerja informal. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka diberi keahlian seperti yang dikatakan pak Andreas, maka mereka akan bisa bergerak menjadi pekerja formal," papar Khofifah.