SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengalihan wewenang penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemprov Jawa Timur dijadikan momentum bagi Pemprov untuk membentuk SMA unggulan. Sekolah unggulan itu rencananya akan mulai beroperasi tahun depan dengan konsep fullday school dan berbasis semi militer dengan disiplin tinggi, mirp SMA Tarnua Nusantara di Magelang.
Terkait rencana itu, Komisi E memberikan dukungan. Hal itu sebagaimana diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, pihaknya sudah mengetahui rencana Dinas Pendidikan Jatim tersebut. Menurutnya, rencana itu bagus, apalagi sarana dan prasarana penunjangnya sudah lebih dari memadai.
Baca Juga: Perubahan Nomenklatur BPR Jatim, Adhy Karyono: Optimalkan Peran untuk Tingkatkan Ekonomi
“Saya kira rencana penyelenggaraan sekolah unggulan itu bagus. Apalagi sarananya sudah ada dan ada partisipasi dari pihak swasta,” tutur Agatha seperti dikutip dari HARIAN BANGSA, Senin (19/9).
Agatha menegaskan, karena konsep sekolah ini unggulan maka out put-nya jelas harus prestasi. Karena itu kita akan lihat lebih detail lagi visi sekolah unggulan ini. Paling tidak untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi dan punya karakter kuat, maka proses seleksi masuknya juga harus ketat. Dengan begitu, mereka yang menjadi siswa di SMA unggulan itu nantinya adalah orang pilihan.
Alumni Institut Teknilogi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini mengingatkan, meski proses seleksi masuknya ketat. Tapi harus membuka kesempatan siapapun Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menjadi siswa di sekolah tersebut. Meskipun mereka bukan warga Jawa Timur atau tidak ber-KTP daerah di Jatim. Pasalnya pendidikan adalah hak semua anak bangsa.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
“Meskipun operasional sekolah ini dibiayai APBD Jatim, tapi warga luar Jatim tidak boleh ditolak selama mereka memenuhi persyaratan. Tapi kuota terbesar tentunya tetap untuk warga Jatim,” ujar Ketua Pemuda Katolik Jatim ini.
Terkait skema pendanaan APBD, Menurut Agatha masih menunggu proses pembahasan RAPBD 2017. Selain itu juga menunggu konsep dan usulan anggaran dari pihak eksekutif. Terlebih, pihaknya mendengar ada bantuan dana CSR dari pihak swasta dalam penyelenggaran SMA unggulan ini.
“Soal skema anggaran akan dibahas pada RAPBD 2017. Kita juga akan melihat rancangan dari eksekutif. Selama visible dan rasional akan kita dukung,” tegas Bendahara Ormas Taruna Merah Putih (TMP) Jatim tersebut.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Untuk diketahui, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman berencana membentuk SMA ungulan di kota Malang. Sekolah itu akan memakan sarana SMA N 10 kota Malang. SMAN 10 dianggap cocok karena memiliki asrma dan berada di dalam komplek militer. Sekolah ini nantinya akan berbasis semi-militer, mirip SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah.
“Nantinya warga Jawa Timur tak perlu lagi sekolah ke Magelang, karena kita punya sekolah unggulan yang kualitasnya sama dengan SMA Taruna Nusantara. Kita berharap lulusan sekolah ini nantinya selain berprestasi juga punya karakter dan disiplin yang kuat,” papar Saiful. (mdr/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
