BARITO KUALA, BANGSAONLINE.com - Politik dinasti kian merajalela. Salah satunya terjadi pada perebutan kursi Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Keluarga bupati dua periode yang berkuasa sekarang, maju kembali dengan mencalonkan istri sebagai calon bupati serta keponakannya sebagai calon wakil bupati.
Diketahui, Hasanuddin Murad Bupati Barito Kuala saat ini, tidak bisa lagi maju pemilihan karena sudah dua periode menjadi Bupati Barito Kuala 2007-2012 dan 2012-2017. Istrinya, Noormiliyani AS, yang kini Ketua DPRD Kalsel, kemudian maju menggandeng keponakan sendiri, Rahmadian Noor, anggota DPRD Barito Kuala.
Baca Juga: Ghibah Politik Ramadhan: Menyoal PBNU tentang Politik Dinasti dan Misi Gus Dur
Kepada media, Rahmadian Noor mengakui dirinya sebagai keponakan Hasanuddin Murad. "Ibu saya, Hajah Mawarti adalah kakak kandung Pak Hasanuddin,” kata Rahmadian Noor. Ia mengklaim, DPP Partai Golkar mengusung dirinya dan Noormiliyani berdasarkan petunjuk pelaksana penetapan pasangan calon kepala daerah. Dari empat kali survei yang dihelat oleh tiga lembaga independen, kata Rahmadian, elektabilitas dan popularitas dirinya dan Noormiliyani konsisten di urutan satu dan dua.
“Pak Setya Novanto komitmen mengusung paslon berdasarkan elektabilitas tertinggi dan prioritas kader Partai Golkar. Kebetulan saya dan Ibu (Noormiliyani) kader Golkar,” kata Rahmadian Noor.
Sementara lawannya Dua pasangan lain adalah Hasan Ismail-Fahrin Nizar dan Bahrian Noor-Suwandi. Noormiliyani AS dan Rahmadian diusung Partai Golkar. Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Bahrian-Suwandi. Adapun koalisasi gemuk parpol parlemen seperti PDIP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura bersepakat mengusung Hasan Ismail dan Fahrin Nizar.
Baca Juga: Jokowi Bisa Masuk MURI dan World Guinness Records, Presiden Tersukses Bangun Dinasti Politik
Fenomena ini pun langsung menjadi sorotan sejumlah kalangan. Salah satunya pengamat Politik Universitas Lambung Mangkurat, Gazali Rahman. Ia mengatakan UU nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, memberi ruang bagi hubungan kekeluargaan untuk mencalonkan diri karena hak politik setiap warga negara. Tapi, Gazali mengingatkan sikap semacam ini cenderung membangun dinasti politik dan kurang beretika.
“Sah-sah saja, tapi tidak menyehatkan perkembangan demokrasi itu sendiri. Ini gejala menuju dinasti politik, karena periode sebelumnya suami beliau (Bupati Hasanuddin),” ujar Gazali, minggu (25/9) malam.
Diprediksi, peluang pasangan istri dan keponakan bupati Batola masih kuat mungkinan masih kuat. Di Batola, pemilih dari kelas sosial ke bawah masih banyak daripada kelas menengah atas.(tmp/dio)
Baca Juga: Pentas Lurah Koplak, Teater UI Kritisi Lurah Sibuk Tutupi Korupsi dan Bangun Dinasti Politik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News