JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Penolakan progam Dokter Layanan Primer yang dicanangkan pemerintahan, oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia juga dilakukan di Jombang. Puluhan dokter yang tergabung dalam IDI Jombang, menggelar aksi unjuk rasa di halaman RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) setempat, Senin (24/10). Program peningkatan kompetensi dokter dengan menempuh idikan" rel="tag">pendidikan tambahan selama enam semester atau tiga tahun dinilai merupakan pemborosan keuangan negara.
Kurang lebih 60 dokter tersebut berbaris di depan RSUD Jombang sambil membentangkan spanduk tuntutan. Salah satu spanduk itu bertuliskan 'Turunkan Biaya Pendidikan Dokter, Orang Miskin Berhak Jadi Dokter'. Tuntutan juga disampaikan lewat orasi secara bergantian.
Baca Juga: Guru Besar ITS Raih Penghargaan di Ajang BI Awards 2024
Ketua IDI Jombang dr Ahmad Iskandar Zulkarnain mengatakan, pemerintah menggulirkan program DLP bagi dokter. Rencananya, tiap dokter harus menempuh idikan" rel="tag">pendidikan tambahan atau kompetensi selama enam semester.
"Biaya DLP sebesar Rp 16,5 juta per semester atau sekitar Rp 100 juta selama tiga tahun. Memang, untuk sementara pembiayaan itu disokong pemerintah. Namun kami yakin ke depan beban pembiayaan itu kita tanggung sendiri," ujar Iskandar.
Iskandar menilai program DLP sama halnya dengan pemborosan uang negara. Sehingga pada akhirnya membebani rakyat. Padahal, ketika selesai menempuh idikan" rel="tag">pendidikan kedokteran, maka seseorang sudah layak untuk menyandang profesi dokter.
Baca Juga: Di SMA Award 2024, Pj Gubernur Jatim Minta Konsisten Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional
"Makanya kami dari IDI Jombang menolak prgram DLP. Program itu memboroskan uang negara. Lebih baik digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Semisal membangun Puskesmas," ujarnya.
Dalam aksi tersebut IDI juga menyoroti mahalnya biaya idikan" rel="tag">pendidikan dokter. Untuk bisa menjalani idikan" rel="tag">pendidikan kedokteran, diperlukan biaya hingga ratusan juta. Dengan begitu, profesi tersebut hanya bisa dinikmati kalangan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat miskin hanya bisa bermimpi menjadi dokter.
"Dampaknya, ketika sudah menjadi dokter maka seseorang akan mencari uang untuk mengembalikan biaya idikan" rel="tag">pendidikan yang sudah dikeluarkan tersebut. Dokter tidak lagi berpikir soal kemanusiaan. Oleh karena itu kami juga meminta agar liberalisasi idikan" rel="tag">pendidikan dihentikan," katanya.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi Siswa, Khofifah Dorong Inovasi Digital di Perpustakaan
Usai menggelar orasi, puluhan dokter itu bergerak ke Jl Wahid Hasyim atau jalan raya depan RSUD Jombang. Di lokasi itu, para dokter membagikan bunga mawar dan selebaran kepada para pengguna jalan. Aksi damai itu sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun IDI ke-66 yang jatuh pada 24 Oktober. (ony)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News