Puluhan warga saat demo di depan Kantor Bapenda Jombang. Foto: AAN AMRULLOH/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta nilai jual objek pajak (NJOP) di Kabupaten Jombang, membuat warga menjerit. Hal itu utamanya dirasakan masyarakat kalangan bawah.
Menyikapi kenaikan tersebut, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, Kamis (8/5/2025).
Dengan membawa satu unit mobil pengangkut sound system, puluhan massa juga menggelar sejumlah poster berisikan tuntutan. Di antaranya, "Kami rakyat kecil menjerit akibat kenaikan PBB dan NJOP!".
Aksi tersebut dikawal oleh sejumlah anggota dari Polres Jombang guna pengamanan. Satu per satu peserta aksi berorasi hingga pihak dari Bapenda menemui perwakilan mereka.
Koordinator aksi, Joko Fattah Rokhim, menyebut kebijakan Bupati Jombang tentang penetapan NJOP berdampak langsung pada melonjaknya tarif PBB-P2, bahkan lebih dari 100 persen.
"Kami menolak kebijakan Bupati Jombang yang menaikkan PBB/BPHTB," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga mendesak Pemkab Jombang untuk menurunkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) serta memastikan adanya proses appraisal yang akurat dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.
Mereka juga menyinggung tumpang tindih kebijakan antara Perbup No. 51 Tahun 2024 tentang pungutan pajak daerah dan keputusan bupati tentang pemberian insentif BPHTB sebesar 35 persen.
"Kami juga meminta Pemkab Jombang untuk memberikan informasi secara transparan dan jelas tentang penghitungan PBB. Sehingga masyarakat tidak bingung," tukas Fattah.
Sementara, Kepala Bapenda Jombang, Hartono, yang menemui perwakilan massa berjanji akan menyampaikan tuntutan massa ke pihak terkait.
