YOGYAKARTA (bangsaonline) - Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) menyampaikan empat konsep pengelolaan keuangan daerah, saat acara Dialog Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipandu oleh Prof Dr Mardiasmo dan Ira Koesno di Yogyakarta, kemarin.
Empat konsep tersebut adalah memperluas kawasan bebas korupsi, mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan birokrasi, peningkatan kualitas kebijakan, dan peningkatan kualitas layanan publik.
"Reformasi birokrasi tidak cukup untuk mengobati sakit aparat dalam pengelolaan keuangan. Kesempatan penyalahgunaan keuangan itulah yang harus diminimalisir. Lewat apa? Ya kita perbanyak kawasan-kawasan bebas korupsi dengan regulasi. Dengan regulasi kita bisa bangun zona-zona integritas dan mendorong diberlakukannya elektronik audit, juga pendampingan tata kelola administrasi keuangan oleh BPK,” ujar Pakde Karwo.
Dilanjutkan dia, untuk efektif dan efisiensinya kegiatan pemerintahan, dibentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa sehingga SKPD tidak menyelenggarakan lelang sendiri, tapi ada unit tersendiri yang melaksanakan. “Di Jatim, lewat pergub 9/2014, SKPD tidak boleh lagi menyelenggarakan lelang sendiri. Semua dipusatkan di unit baru ini, agar efektif juga efisien karena tidak perlu menunggu dan bersih,” katanya.
Konsep ketiga yang ditawarkan Pakde adalah tentang peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, seperti kebijakan membangun kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam penetapan PAD dan bekerjasama dengan ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Konsep selanjutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, yang paling nyata dan terbukti adalah dengan dibentuknya unit layanan perizinan terpadu satu pintu. Selain efisien baik waktu, pembiayaan dan prosedur ternyata mampu mengeliminasi tindak korupsi,” lanjut Pakde Karwo.
Hadir dalam acara dialog ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan anggota KPK Suwarsono dan Prof Mardiasmo sebagai host.
Ganjar Pranowo dan Syahrul Yasin Limpo lebih menyoroti soal komitmen leadership, management yang baik dan program-program terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah. “Komitmen pimpinan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan transparansi keuangan daerah, kalau tidak bisa amburadul dan perlu terobosan baru dalam pengelolaan keuangan agar tercipta pula akuntabilitas keuangan,” ujar gubernur Sulsel ini.
Sedang Suwarsono mengingatkan kepada para pengelola keuangan daerah, bahwa korupsi lahir karena kekuasaan dan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. “Kalau daerahnya miskin tidak berpenghasilan besar apanya yang dikorupsi, dan kalau tidak punya kewenangan yang mau dikorupsi siapa ? maka sekarang ini muncul makelar korupsi. Ini yang harus diwaspadai,” pungkasnya.
