Abdul Halim, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Rencana pembentukan provinsi Madura yang disetujui empat bupati di Madura dikritik anggota DPRD Jatim dari partai Gerindra, Abdul Halim, SH. Meski secara pribadi dia mendukung rencana pembentukan provinsi Madura yang kaya akan sumber alam ini. Hal itu disampaikan dia dalam reses jilid III di kantor Gerindra Pamekasan. Rabu (23/11).
"Kami tidak pernah diajak duduk bersama bagaimana rencana pembentukan provinsi Madura. Toh kami sebagai anggota DPRD Jatim dari Dapil XI Madura yang berjumlah sepuluh orang ini, punya hak untuk ikut mengusulkan pembentukan provinsi Madura. Tentunya untuk memaksimalkan rencana tersebut," uUjar politisi partai Gerindra tersebut.
Baca Juga: Mahfud MD: Citra Orang Madura Terbelakang Sudah Tak Ada
Abdul Halim juga menyoroti adanya ego sentris atau ego lokalistik para kepala daerah dalam pembangunan pelabuhan rakyat yang ada di desa Taddan Sampang dan pelabuhan Pasean Pamekasan, sehingga pengoperasiannya tidak maksimal.
"Karena di dua daerah yang secara geografis tidak dibatasi sungai terdapat 2 program besar dengan bentuk yang sama dengan dana yang sangat besar, yakni 2 pelabuhan rakyat tersebut," ungkap Halim wakil rakyat dari kabupaten Sampang tersebut.
Akhirnya pembangunan pelabuhan rakyat tersebut pengoperasiannya sampai saat ini tidak maksimal. "Masyarakat jadi korban karena tidak ada koordinasi antara kepala daerah dalam program pembangunan, baik dari provinsi maupun pusat, sehingga penggunaanya tidak maksimal," kritiknya. (err/ns)
Baca Juga: Sekjen Madura Urban Dukung Gubernur Jatim Percepat Pembangunan Pantura Madura
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
