Situasi penginapan pekerja asing asal Cina milik PT SPCI yang-kini sedang membangun konstruksi pabrik Semen Maruni.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah seharusnya menjawab kesimpang siuran data TKA asal Cina yang masuk ke Indonesia. Namun Presiden Jokowi justru mengancam menangkap siapa pun yang menyebar isu tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf menyayangkan Presiden Jokowi melontarkan ancaman tersebut.
"Rasanya aneh justru Jokowi sebagai Presiden justru mengancam untuk menangkap siapa pun penyebar isu TKA Cina ilegal ini. Padahal pemerintah sendiri tidak memiliki data valid mengenai jumlah TKA asal Cina tersebut," kata Asep Warlan Yusuf, Senin (26/12) seperti dilansir RMOL.co.
Di balik ancaman itu, pihaknya menangkap kesan kalau Presiden Jokowi membela diri. Asep mengatakan boleh saja membela diri.
Tapi juga harus disadari pemerintah sendiri tidak memiliki data valid. Kalau pemerintah seperti ini namanya pemerintah sudah memfitnah pihak lain.
"Dan ini sekali lagi pelanggaran hukum. Seharusnya pemerintah menjelaskan dengan data yang akurat," ujar Asep.
Sebelumnya dikabarkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Polri untuk menindak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang menyebarkan isu mengenai masuknya jutaan tenaga kerja asing dari Cina.
Jokowi menuturkan, isu tersebut bagian dari fitnah dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu dirinya berharap jika ingin menyajikan sebuah isu di masyarakat, harus berdasarkan data, bukan hanya sensasi.
"Ini urusan Polisi, kalau sudah meresahkan seperti itu harus ditindak," kata Jokowi di Karawang, Jawa Barat pada Jumat (23/12) seperti dilansir Liputan6.com.
Dia memberikan catatan, sampai saat ini jumlah tenaga kerja dari Cina yang bekerja di Indonesia sebesar 21 ribu orang. Angka ini beda jauh dengan isu yang Jokowi dapatkan dari lapangan kalau akan ada 10-20 juta tenaga kerja dari Tiongkok ke Indonesia.
"Kalau tidak punya data jangan sampaikan, namanya itu membohongi masyarakat, bisa meresahkan masyarakat," ujar dia.
Jokowi membandingkan jumlah TKI yang bekerja di luar negeri dianggap lebih banyak. Seperti halnya di Malaysia, jumlah TKI sebanyak lebih dari 2 juta orang, sedangkan dari Hong Kong sebesar 153 ribu orang.
