BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Warga Kelurahan Sukorejo, Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro yang menghuni bantaran bekas jalur rel kereta api Bojonegoro - Tuban sedikit bisa bernapas lega. Pasalnya PT KAI membantah rencana akan mengaktifkan kembali rel kereta api Bojonegoro - Tuban yang telah lama tak terpakai.
Asmen Pengusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya Tumito membenarkan hal ini saat sosialisasi sewa lahan kepada masyarakat penghuni bantaran bekas rel kereta api Bojonegoro - Tuban, kemarin.
Baca Juga: Deklarasi Relasi Jamur, Ketua Dekopinwil: Jangan Sampai Jatim Dipimpin Selain Khofifah
Menurutnya, wewenang untuk pengaktifan kembali rel kereta api tersebut adalah di pemerintahan pusat, Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian. PT KAI, kata dia, akan mendapatkan tembusan jika benar akan dilakukan pengaktifan kembali rel di wilayah Bojonegoro - Tuban.
"Yang berwenang membangun bukan kita, tapi pemerintah pusat, sampai sekarang kita belum mendapatkan tembusan terkait masalah itu," katanya, Sabtu (7/1/17).
Selain itu, kata Tumito, pemerintah pusat jika berniat mengaktifkan kembali jalur rel Bojonegoro-Tuban, maka mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini juga Dinas Perhubungan di kabupaten.
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Masjid Darussalam Trucuk Bojonegoro, Khofifah Bahas soal Perdamaian Gaza
"PT KAI bertugas mengelola. Kalau akan diaktifkan nanti kita juga akan diajak berkoordinasi," imbuhnya.
Hal itu menjawab keresahan masyarakat yang selama ini sering dihantui dengan isu akan diaktifkannya kembali jalur kereta api Bojonegoro-Tuban. Pasalnya tanah bantaran bekas rel kereta api itu saat ini telah dibangun rumah oleh warga setempat.
Alham M Ubey, salah satu warga, dalam pertemuan tersebut menyampaikan jika dirinya memang sempat khawatir tergusur lantaran ada isu PT. KAI akan mengaktifkan rel tersebut. Namun kini dirinya sudah merasa lega karena PT. KAI membantahnya. (nur/rev)
Baca Juga: Berangkatkan Jalan Sehat Hari Koperasi di Bojonegoro, Khofifah: Penggerak Ekonomi Kerakyatan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News