Pilgub Jatim 2018, PKS Buka Pintu untuk Khofifah

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Resistensi kepemimpinan perempuan lazim muncul menjelang kontestasi politik. Kontroversi itu kerap muncul dan menjadi isu sensitif di partai berbasis Islam. Tak heran sering muncul penolakan yang disertai fatwa agama terhadap figur pemimpin perempuan dalam pemilihan Kepala Daerah.

Ketua DPW PKS Jawa Timur, Arif Hari Setiawan mengungkapkan, Partai Keadilan Sejahtera tidak mempemasalahkan pemimpin pria atau perempuan. Karena yang menjadi acuan PKS memilih pemimpin adalah komitmen dan kemampuan serta integritas, bukan jenis kelamin.

Baca Juga: Direksi dan Karyawan Sekar Laut Sidoarjo Kompak Dukung Khofifah, Disebut Cagub Paling Ngayomi

“Kami sudah selesai pada tataran itu, tidak ada dikotomi pria atau perempuan di PKS. Buktinya pada Pilkada Kabupaten Sumenep kami mengusung calon kepala daerah perempuan, yaitu Dewi Khalifah,” tegas politisi PKS yang akrab disapa Ustadz Arif itu, Minggu (5/2).

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim periode 2009-2014 itu pun membuka pintu komunikasi politik selebar-lebarnya untuk Khofifah Indar Parawansa. Pasalnya, nama Ketua Umum Muslimat NU itu menjadi salah satu figur yang disukai masyarakat dan mendapat dukungan politik akar rumput.

Arif mengkui pihaknya telah memotret peta politik Jawa Timur terkini. Termasuk menguatnya nama sejumlah politisi perempuan seperti Khofifah dan Tri Rismaharini. Menurutnya, dua nama tokoh perempuan itu tak bisa dikesampingkan karena mereka memiliki popularitas yang tinggi dan dukungan massa.

Baca Juga: Gus Miftah Beber Alasannya All Out Dukung Khofifah di Pigub Jatim 2024

“Kami membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya kepada Mbak Khofifah. Kalau dari komunikasi itu ternyata bisa satu visi, maka akan meningkat menjadi koalisi politik dan partai pengusung dalam pilgub mendatang,” imbuh politisi asal kota Malang ini.

Arif membeberkan, selain Khofifah, Risma juga masuk dalam radar PKS. Tapi komunikasi politik dengan Khofifah akan lebih cair ketimbang Risma. Hal itu mengingat status Wali Kota Surabaya itu sebagai kader PDI Perjuangan yang notabene petugas partai. Karena itu, komunikasinya akan lebih formal antar partai.

Hal itu berbeda dengan Khofifah, sebab Menteri Sosial itu bukan kader dari partai manapun. Dengan begitu komunikasinya bisa lebih luwes. Artinya, selama punya visi dan komitmen yang sama, partai politik tak segan mengusung yang bersangkutan dalam pilgub.

Baca Juga: Sapa Ribuan Pekerja MPS Prigen, Khofifah Ajak Shalawatan dan Motivasi Jadi Perempuan Sukses

“Rekomendasi Pilgub memang menjadi domain DPP. Namun, di PKS, suara dan pendapat DPW menjadi acuan DPP dalam mengeluarkan rekom,” tandas mantan Cawawali Kota Malang tersebut.

Untuk diketahui, perhatian masyarakat saat ini memang sedang tertuju ke Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI yang tinggal menghitung hari. Pasca Pilgub DKI, Pilgub Jawa Timur yang akan digelar bulan Februari tahun 2018 diprediksi tak kalah seru. Terbukti, sejumlah nama besar mulai mencuat ke permukaan. Mereka di antaranya Saifullah Yusuf (Wagub Jatim), Abdul Halim Iskandar (Ketua DPRD Jatim), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) dan Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial). (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News