PACITAN, BANGSAONLINE.com - Lambannya penanganan bencana tanah longsor yang kerap terjadi di ruas jalan Pacitan-Ponorogo, membuat merah telinga sejumlah wakil rakyat. Mereka menilai, unit pelaksana teknis (UPT) yang ditugasi Pemprov Jatim di Pacitan, terkesan tidak serius dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ketua Fraksi Partai Golkar, DPRD Pacitan, Lancur Susanto, menegaskan agar UPT yang ditugasi pemprov di kabupaten tidak hanya asal memarkir alat berat di titik-titik rawan bencana.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Ingatkan 22 Daerah di Jatim Rawan Longsor dan Banjir
"Namun ketika terjadi bencana, terlebih saat malam hari, alat tersebut tidak ada yang mengoperasikan karena operatornya tidak stand by ditempat. Akhirnya semalam suntuk, jalur itu lumpuh total," katanya, Kamis (23/2/2017).
Menurut Lancur, kondisi tersebut sangat meresahkan pengguna jalan. Belum lagi kalau ada mobil ambulans yang membawa pasien gawat-darurat, terpaksa harus balik arah atau bahkan urung berangkat, gara-gara terhadang longsor.
"Karena itu, kami (DPRD, Red) meminta agar di jalur Arjosari-Purwantoro dan Arjosari-Ponorogo, bisa disiagakan alat berat beserta operatornya. Masyarakat sudah sangat resah atas penanganan bencana dari UPT Dinas PU Bina Marga, Pemprov Jatim, yang terkesan lamban," tutur wakil rakyat yang juga tergabung di Komisi IV (Bidang Pembangunan) ini.
Baca Juga: Dewan Pacitan Ngaku Belum Terima Laporan Refocusing Anggaran untuk Covid-19
Selain itu, legislator beringin ini juga meminta kepada pelaksana jalan nasional di Pacitan, agar lebih serius memasang guardrail pengaman jalan, terutama di turunan Pakis, Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung, tepatnya di jalanan menurun serta menikung dekat menara pemancar TV. "Pantauan kami, di titik jalan tersebut saat ini tidak lagi terpasang guarddrail. Padahal di sisi jalan, terdapat lembah sangat curam. Ini juga sangat membahayakan pengguna jalan," bebernya pada wartawan.
Dihubungi di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PDIP, Heru Setyanto, merasa jengah menyikapi persoalan tersebut. Pasalnya, sudah berulang kali, lembaga DPRD serta Pemkab Pacitan memberikan masukan serta imbauan, namun realisasi di lapangan nol besar.
"Sejak dulu kami ini sering kali memberikan masukan. Tapi apa realitanya, masih tetap sama. Setiap ada bencana saat malam hari, baru bisa tertangani pagi harinya," kritik legislator moncong putih ini.
Baca Juga: Tanah Longsor Kembali Melanda Sejumlah Wilayah di Pacitan
Karena itu, sekalipun bukan kewenangan Pemkab Pacitan, namun sebagai wakil rakyat, ia harus tetap menyuarakan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan lambannya penanganan longsor di ruas jalan milik pemprov tersebut. "Memang itu kewenangan pemprov. Namun DPRD (Pacitan), juga punya kompetensi memberikan masukan dan imbauan," tandas Heru.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan, Pacitan, H. Wasy Prajitno, belum bisa dimintai keterangan. Saat dihubungi melalui ponselnya, pejabat yang pernah mengendalikan BPMP2 itu, tidak bersedia mengangkat telepon selulernya, meski terdengar nada sambung. (yun)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News