Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Aminuddin bersama Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa dalam suatu acara, beberapa waktu lalu.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Aminuddin mengungkapkan, dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat terkait masa antrean haji yang cukup lama, yakni 20 hingga 30 tahun. Karena itu, Hasan mendesak Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengambil langkah tegas terkait perihal tersebut.
"Menag harus berani mengambil keputusan, yakni orang yang sudah pernah berangkat haji tidak boleh berangkat lagi. Karena yang wajib itu hanya satu kali. Kasian mereka yang ingin haji harus antre sampai 20 tahun," kata mantan Bupati Probolinggo dua periode itu, Minggu (26/3).
Kemudian, lanjut Hasan, pemerintah harus mengembalikan uang bagi masyarakat yang sudah pernah haji dan terlanjur membayar ongkos naik haji (ONH), atau mengalihkannya untuk umroh kelas VVIP.
"Bagi masyarakat yang sudah pernah haji, kemudian ingin melaksanakan haji lagi, sebaiknya dialihkan ke umroh VVIP saja. Karena sejatinya haji dua kali itu sunnah, kasian yang belum berangkat haji harus antre cukup lama," ujar anggota parlemen asal daerah pemilihan Jatim II tersebut.
Menurut Hasan, dua poin itu telah disampaikan saat Komisi VIII DPR RI rapat dengan Menteri Agama beberapa waktu lalu. Bahkan, kata dia, pihaknya mengusulkan dua poin itu dimasukkan dalam aturan UU tentang haji.
Namun, kata Hasan, Menag belum menyikapinya dengan tegas. "Menag kurang tegas. Alasannya beretorika tidak jelas. Saya yakin kalau Menag tegas, berani mengambil keputusan, bisa meminimalisir masa antre untuk haji. Antrean haji sampai 20 tahun ini menurut saya sudah tidak benar, karena terlalu lama," pungkas deklarator Partai NasDem ini.
Sementara itu, hasil pleno tentang haji antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI ditetapkan keputusan jumlah besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2017, yaitu sebesar Rp 34.890.312. Hasan Aminuddin mengungkapkan, kenaikkan ongkos naik haji (ONH) sekitar Rp 250.000 itu disertai komitmen peningkatan pelayanan haji di 9 bidang yang disyaratkan parlemen kepada Kementerian Agama RI.
Sembilan poin peningkatan pelayanan haji itu adalah, :
1. Visa yang akan disiapkan sedini mungkin
2. Kenaikan jumlah frekuensi makan di Makkah dari 15 kali menjadi 2 kali atau 2 kali sehari
3. Living allowance/living cost tetap 1500 SAR
4. Tenda arofah diganti yang baru dan tahan panas
5. Ditambahnya water cooler dan ac di setiap tendanya
6. Bus naqobah antar kota dan solawat dipakai yang baru
7. Kasyfiyak maktab untuk jamaah diutamakan yang setara hotel berbintang 3 dan 4
8. Di samping di bandara kedatangan dan kepulangan mendapatkan paket makan minum, juga masih ada tambahan air mineral tiap jamaahnya
9. Akan ditambah buku-buku denah-denah informasi tentang maktab-maktab tiap jamaah supaya tidak tercecer.
Demikian tambahan layanan jamaah haji tahun 2017. (mdr/rev)
