Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin SH saat bersalaman dengan Sekretaris GP Ansor Situbondo, Johantono, di Mapolres Situbondo. foto: MURSIDI/ BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Kapolda Jatim, Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin SH mengatakan bahwa organisasi atau apapun bentuknya yang tidak mengakui Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 tidak tepat berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan saat sejumlah awak media menanyakan sikap polisi terhadap Tabligh Akbar dan konvoi yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Minggu (2/4) lalu, yang mendapat penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) se-Jawa Timur.
"Mereka yang tidak mengakui Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 tidak tepat berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Machfud Arifin. SH, di Mapolres Situbondo, Rabu (5/4).
Ia mengimbau kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk tidak melakukan aktivitas apapun, untuk menghindari benturan dan konflik di Jawa Timur.
"Untuk menghindari benturan dan konflik, kita imbau kepada HTI tidak melakukan aktivitas apapun, seperti konvoi atau pawai," ujarnya.
Machfud mengungkapkan bahwa kegiatan konvoi dan tabligh akbar oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Minggu (2/4) lalu di Surabaya dialihkan ke aksi sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Akbar Surabaya.
"Kalau solat tahajud dan solat subuh ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai membentangkan spanduk-spanduk, melakukan pawai dan segala macamnya yang tidak mengakui Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, tentu mereka tidak tepat berada di Indonesia," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris GP Ansor Cabang Situbondo, Johantono, S.Pd mempertegas komitmen dan kesungguhan Ansor untuk terus setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan akan terus menolak terhadap berbagai bentuk kegiatan yang berbau makar serta merusak pegangan hidup dalam berbangsa dan bernegara.
"GP Ansor dan Banser, khususnya di Situbondo secara tegas menolak keberadaan HTI. HTI itu sudah terang-terangan khilafah dan tidak mengakui dan menolak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI," kata Johantono, kepada BANGSAONLINE.com usai menyambut Kapolda Jatim di Mapolres Situbondo.
Pria yang sudah mempunyai putra tiga ini menambahkan, GP Ansor Situbondo akan terus bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat, khususnya dengan TNI-Polri untuk terus melakukan deradikalisasi sampai ke pelosok-pelosok desa.
"Kami tidak akan membiarkan ormas radikal itu ada atau berkembang di kota santri bumi solawat nariyah ini. Kalau dibiarkan mereka akan terus merongrong NKRI, karena bagi Ansor NKRI dan Pancasila adalah harga mati," pungkas Johantono. (stb1/had/rev)
