SUMENEP (bangsaonline) - Anggaran miliaran rupiah untuk desa yang direncanakan dikucurkan pada tahun anggaran 2014 ini, diprediksi tidak terarah dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Ini memungkinkan, jika pengelolaannya tidak melibatkan unsur masyarakat sebagai tenaga pendamping untuk kepentingan kontroling.
Baca Juga: Budayawan Madura Sesalkan Oknum Guru SMAN 1 Arjasa Sumenep yang Jarang Ngajar Selama 2 Tahun
"Jika tanpa tenaga pendamping dikawatirkan arah program menjadi tidak jelas dan sulit terukur," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Ach Masuni, di ruang kerjanya, kemarin.
Kata dia, agar program pemberdayaan kepada desa dapat dikelola baik, diharapkan nantinya masyarakat yang didelegasikan harus mampu memanaj dan penuh tanggung jawab.
Masuni menyontohkan di institusinya. Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yang menggunakan tenaga pendamping. Selama ini, tenaga pendamping merupakan warga pilihan, juga diberi pelatihan manajemen khusus. Sehingga pelaksanaan program yang dilaksanakan di bawah tidak keluar dari formulasi dan sesuai kebutuhan.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Teken Kerja Sama Proyek APHT dengan PD Sumekar, Siap Operasikan Pabrik Rokok Terpadu
Misalnya, kata Masuni, skala prioritas program desa harus melihat profil desa.Untuk itu penting kiranya desa sebelumnya harus memiliki profil desa.
"Langkah ini penting agar ada keterpaduan jika terdapat dana hibah lain yang masuk ke Desa melalui lintas sektor. Agar tidak terjadi tumpang tindih program, nantinya,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
