Sekjend DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat menghadiri konsolidasi DPC - PAC - Ranting PDIP Kabupaten Jombang di gedung Niaga Jaya Jalan Brigjen Kretarto No 105, Minggu (30/7/2017). foto: ROMZA/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus melakukan pemetaan. Partai berlambang banteng moncong putih ini membutuhkan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menentukan calon yang akan diusung.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat menghadiri konsolidasi DPC - PAC - Ranting PDIP Kabupaten Jombang di gedung Niaga Jaya Jalan Brigjen Kretarto No 105, Minggu (30/7/2017).
Baca Juga: Usai Luluk Hamidah, Lukmanul Hakim dan Wisnu Wardhana Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Menurutnya, berbicara Jawa Timur tidak lepas dari kultur warga nahdliyin. “Untuk itu kami juga meminta masukan dari NU dalam mengerucutkan nama calon yang kita rekomendasikan untuk Pilgub Jatim," kata Hasto kepada wartawan.
Meski demikian, diakuinya hingga saat ini belum jelas siapa calon yang akan diusung dalam Pilgub Jatim 2018. Sebab pada awal Agustus 2017, masih akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap nama-nama bakal calon yang sudah mendaftar di DPD PDIP Jawa Timur.
"Awal bulan (Agustus) ini akan dilakukan fit and proper test. Ini penting dilakukan untuk melihat aspek kelayakan memimpin, personaliti, kemampuan menyelesaikan masalah, serta daya juang dalam memimpin dan membangun harapan masyarakat Jawa Timur. Kemungkinan Agustus ini sudah muncul nama," ungkap Hasto.
Baca Juga: Aksi Heroik Relawan Jalan Kaki ke IKN, Khofifah Titipkan Udeng Madura
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari menambahkan, sudah ada enam orang yang mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur lewat partainya. Mereka adalah Saifullah Yusuf (Wagub Jatim), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Budi Sulistiyono alias Kanang (Bupati Ngawi), Handoyo (Ketua Projo Jawa Timur), serta Said Abdullah (anggota DPR dari PDIP).
Dari enam nama tersebut, satu orang tidak mengembalikan formulir. "Yang tidak mengembalikan formulir, Pak Said Abdullah. Jadi ada lima nama yang kita kirim ke DPP untuk diuji kelayakannya" tandas Sri Untari. (rom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
