Perusahaan Tolak Program Magang DKUMTK Kota Mojokerto, SDM-nya Dianggap Tak Miliki Kompetensi

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Upaya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (DKUMTK) Kota Mojokerto mengurai benang kusut persoalan pengangguran di daerahnya membentur tembok tebal. Umumnya perusahaan di "kota onde-onde" ini menolak kerjasama program magang yang ditawarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dengan dalih SDM yang ditawarkan tak mempunyai skill yang diharapkan.

"Tak ada yang mau. Ya mereka menganggap penyaluran tenaga magang hanya membebani mereka karena sejatinya mereka tak butuh dan SDM yang ada dianggap tak mempunyai kompetensi," keluh Kadis DKUMTK Kota Mojokerto, Hariyanto, Selasa (15/8).

Lebih tragis lagi, mantan Kadis Pendidikan ini seperti patah arang terhadap program yang membanggakannya sebagaimana ia sampaikan kala Job Fair awal tahun lalu. DKUMTK tak memiliki payung hukum apapun terhadap program baru tersebut untuk menekan pengusaha yang dituju. "Kita tidak punya kewenangan apapun untuk menekan (pengusaha, Red)," cetus ia.

Sejauh ini, beber ia, pihaknya sudah menawarkan ke lima perusahaan besar di kota ini untuk mendukung program pengurangan pengangguran yang makin tahun makin menumpuk. Dari sekian banyak perusahaan yang ditawari, hanya PT Madical Nusantara Utama saja mau menerima angkatan baru ini. Itu pun hanya sejumlah sekitar 50-an orang. Meski magang, namun perusahaan yang bergerak dibidang medis tersebut mau membayar SDM ini sesuai dengan UMK Ring II.

Hariyanto menuturkan, untuk menekan jumlah pengangguran yang mencapai 3.000 orang lebih, pihaknya masih mempunyai opsi lain. "Kita mengirim tenaga produktif ke BLK (Balai Latihan Kerja). Dalam hal ini kita kerjasama dengan BLK Jabon," tambahnya.

Ia juga mengandalkan event tahunan job fair, yang Oktober mendatang akan segera digelar. "Nanti Oktober ada job fair lagi. Kita juga mengadakan job fair mini di sekolah-sekolah. Dan ini produktif," ujarnya.

Dimintai komentarnya soal buntunya upaya mengentas pengangguran ini, anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Edwin Endra Praja meminta agar OPD ini belajar ke Banyuwangi. "Pemda Banyuwangi sukses menurunkan angka kemiskinan yang lebih dari separuh hanya dalam waktu 3 tahun ini. ini berkat strategi keroyokan banyak sektor. Kalau mengandalkan APBD jelas tidak mungkin karena besarannya terbatas," kata ia.

Menurutnya, saat ada program bedah rumah mereka bisa diarahkan ke sana. Ini akan memperluas sasaran pengentasan kemiskinan yang belum terjangkau APBD. Demikian pula saat ada perguruan tinggi mengirim mahasiswa untuk tugas akhir, diarahkan untuk membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Mahasiswa yang Kuliah Kerja Nyata (KKN), diarahkan membantu usaha mikro untuk mempercantik kemasan produknya.

Selain strategi keroyokan, lanjutnya, Pemkab Banyuwangi juga memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin. Antara lain lewat program jaminan kesehatan masyarakat miskin baik yang masuk dalam daftar BPJS maupun tidak.

"Bahkan, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan beasiswa untuk penyandang disabilitas. Ini mampu menarik seseorang dari pusaran kemiskinan. Di bidang pertanian, telah dibangun 600 titik irigasi untuk memasok air ke sumber-sumber pertanian," sambungnya.

Banyuwangi juga terus menggerakkan sektor pariwisata. Karena, sektor ini melibatkan masyarakat secara langsung dan paling cepat pengaruhnya bagi perekonomian daerah. Langkah yang ditempuh mulai dari penataan wisata, membuka destinasi wisata baru, membuat berbagai event skala nasional dan internasional yang mampu mengundang banyak wisatawan.

”Pariwisata adalah sektor ekonomi yang paling tahan krisis. Pariwisata turunannya sangat banyak. Sektor ini mendorong tumbuhnya jasa transportasi, kuliner, perhotelan, dan aneka kerajinan rakyat,” ujarnya. (yep/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News