Bantah Pernyataan Banggar, Ketua DPRD Gresik: Proyek Kerakyatan Tak Dikorbankan di APBD-P 2017

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Gresik, Abdul Hamid, menegaskan tidak ada proyek kerakyatan yang dikorbankan dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) tahun 2017. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Anggota Banggar (Badan Anggaran) Faqih Usman.

Sebelumnya Faqih Usman menyatakan bahwa sejumlah proyek kerakyatan seperti sarana jalan kabupaten, sarana irigasi, maupun normalisasi yang sudah dianggarkan tahun 2017 ini, terpaksa dibatalkan setelah kekuatan APBD-2017 mengalami defisit.

"Proyek seperti Jalan Poros Desa (JPD), Jalan Lingkungan (JL), Sarana Irigasi Pertanian (SIP), dan proyek-proyek kerakyatan lain tetap kami pertahankan karena untuk kepentingan rakyat langsung," jelas Abdul Hamid.

Namun, politikus Golkar asal Kecamatan Sidayu ini tak menampik ada proyek besar yang terpaksa dikorbankan karena terkendala anggaran, seperti proyek peningkatan jalan Kabupaten. "Proyek-proyek jalan tersebut meski dicoret, tapi jalan masih layak untuk dilalui," paparnya.

Hamid mengakui, alasan dicoretnya proyek-proyek tersebut akibat turunnya pendapatan pada APBD 2017. Dari yang semula dipatok sebesar Rp 2,9 triliun, ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 2,7 triliun, sehingga ada minus 150 miliar dari patokan awal.

"Namun, setelah dilakukan rasionalisasi dan masuknya SILPA (Sisa Lebih Panggunaan Anggaran) dan lain pendapatan sah, kekuatan APBD pasca Perubahanan menjadi Rp 2,8 triliun," jlentrehnya.

Hamid mengungkapkan sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya pendapatan. Di antaranya, PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dipatok sebesar Rp 944 miliar, hanya tercapai kisaran Rp 839 milir. Kemudian, dana perimbangan dari pemerintah pusat yang sebelumnya dipatok Rp 1,3 triliun hanya terealisasi Rp 1,1 triliun.

"Faktor lain seperti pendapatan lain yang sah hanya tercapai kisaran Rp 503 miliar sehingga minus kisaran Rp 9 miliar," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News