Ilustrasi
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dampak pemberlakuan moratorium juga terjadi di Pemkab Gresik. Hingga tahun 2017 ini, kota pudak kekurangan sekitar 2.600 ASN. Penegasan itu disampaikan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik, M. Nadlif kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (14/9/2017).
“Pemkab Gresik tidak bisa lakukan rekrutmen ASN sejak tahun 2011 atau sejak 7 tahun lalu, setelah kebijakan remunerasi turun. Padahal, setiap tahunnya ada puluhan hingga ratusan ASN yang pensiun. Sementara dalam kebijakan baru ini Pemkab Gresik tak diperbolehkan rekrutmen THL (tenaga harian lepas) baru. Jadi kami terpaksa menggunakan ASN yang ada untuk membantu tugas-tugas di sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) yang ditinggal pensiun,” jelasnya.
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Nadlif mengungkapkan, kekurangan ASN ini yang terjadi di semua OPD. "Tapi yang paling banyak di Dinas Pendidikan dari tenaga guru dan Dinkes," ungkapnya.
Otomatis, kondisi ini membuat Dinas Pendidikan kerepotan. Di sisi lain, tidak bisa menambah ASN karena terbentur aturan. Namun, sisi lain proses belajar mengajar tetap harus jalan. Sehingga, guru yang ada beban kerjanya makin besar.
Pemkab Gresik sendiri terakhir membuka rekrutmen ASN pada tahun 2010, tepatnya saat Bupati Sambari menjabat di tahun pertama. Ketika itu Pemkab Gresik menggandeng Unair (Universitas Airlangga) Surabaya untuk seleksinya. "Setelah itu tak ada rekrutmen lagi," pungkas Nadlif. (hud/rev)
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
