Mendiskusikan Kembali Slogan Gresik sebagai Kota Wali dan Santri

Mendiskusikan Kembali Slogan Gresik sebagai Kota Wali dan Santri KH. Robbach Ma'sum (memegang mik) saat memberikan pemaparan dalam dialog. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bertempat di ruang pertemuan rapat, komplek Masjid Agung , Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten  menggelar dialog publik bertema "Mendiskusikan Kembali Slogan Kota Wali dan Santri", Sabtu (30/9/2017).

Hadir dalam dialog tersebut di antaranya, Ketua MUI KH. Mansoer Shodiq, mantan Bupati sekaligus Dewan Syuro DPC PKB  KH. Robbach Ma'sum, perwakilan PCNU, PD Muhammadiyah, perwakilan sejarahwan, perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat dan komponen lain.

Baca Juga: Satpol PP Gresik Gagalkan Pengiriman Miras asal Bali ke Pulau Bawean

Dialog yang dimoderatori Ustadz Misbach tersebut, para kiai bergantian memberikan masukan terhadap sebagai Kota Wali dan Santri. Diawali KH. Robbach Ma'sum yang membahas tentang kepantasan predikat Kota Wali dan Santri yang disematkan kepada Kabupaten

Menurutnya, untuk mewujudkan sebagai Kota Wali dan Kota Santri, sesuatu yang mengandung maksiat dan penyakit masyarakat. "Contohnya warung pangkon yang saat ini melekat di kota . Ya bagaimana harus diperjuangkan harus tidak ada," paparnya.

"Namun, fakta yang ada, berbuat dengan ikhlas untuk memperjuangkan slogan sebagai Kota Wali dan Santri tidak gampang. Saya rasakan betul, kalau amplopnya kandel (tebal) ya ikhlas," kelakarnya.

Baca Juga: Di Pasar Baru Gresik, Khofifah Panen Dukungan dan Gelar Cek Kesehatan Gratis

"Untuk bisa merubah itu harus dilakukan penataan. Tidak boleh orang per orang, semua harus terlibat. Terlebih pemerintah selaku pemegang regulasi," katanya.

"Untuk menuju ke sana, kuncinya bagaimana harus diperjuangkan. Ya harus dengan keikhlasan dan tawakal. Nantinya hasilnya urusan Allah. Yang penting prosesnya diperjuangkan," ajaknya.

KH Robbach menegaskan, dalam mewujudkan Kota Wali dan Santri, yang lebih besar adalah peran pemerintah selaku pengambil kebijakan. "Caranya, pemerintah bisa melarang praktik rentenir, meminta perusahaan tidak melarang karyawan atau buruh berjilbab, melarang warung pangkon dan lainnya. Pemerintah harus memberikan contoh," katanya.

Baca Juga: Diduga Korsleting Listrik, Toko Budi Snack di Manyar Gresik Terbakar

Ia juga menyinggung soal pemerintahan di yang menurutnya sarat akan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Itu yang saya rasakan saat menjadi bupati. Seperti tradisi fee proyek dengan alasan untuk ini dan itu. Kuncinya MUI berani apa nggak ndandani (memperbaiki) itu semua," pungkasnya.

Sementara Ketua MUI KH. Mansoer Shodiq menyatakan dialog ini digelar setelah banyak masyarakat yang mempertanyakan predikat Kota Wali dan Santri. "Jadi, banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan masih layakkah menyandang slogan Kota Wali dan Santri. Makanya, dengan hasil dialog ini akan diberikan kepada Bupati Sambari Halim Radianto untuk menyusun konsep atau program untuk mewujudkan dengan slogan Kota Wali dan Santri. MUI akan terus memperjuangkan agar predikat sebagai Kota Wali dan Santri tetap melekat," terangnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Viral! Video Manusia Menikahi Kambing di Gresik, Bupati Mengecam: Jahiliyah!':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO