Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo H. Sugianto.
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Banyaknya kasus dugaan Pemotongan Dana Desa (DD) yang muncul mendapat perhatian serius Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Probolinggo H. Sugianto.
"Tupoksi kita adalah pengawasan. Untuk itu, bagaimana kita turun langsung ke desa-desa bersama pihak terkait seperti Inspektorat, Dinas PMD, Kejaksaan dan Kepolisian untuk memberikan masukan dan langkah-langkah dalam pengelolaan anggaran dan informasi mengenai Dana Desa itu. Ini sangat penting, untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan," ujar Sugianto.
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Probolinggo Bahas LKPJ Bupati 2023
Anggota Dewan dari Dapil 6 itu menilai banyaknya kasus itu terjadi karena ketidaktahuan pihak desa terlebih kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa. "Karena itu, saya berharap agar semua pihak dapat menuntaskan masalah itu dengan bersinergi untuk melakukan penyuluhan dan turun langsung ke Desa," jelas Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo ini.
Sugianto mengaku siap untuk memfasilitasi langsung gagasan untuk turun ke desa-desa itu. Tujuan utamanya adalah mendukung para kepala desa untuk membuat perencanaan, pelaksanaan yang baik dan pengawasan bersama.
"Jadi, jangan hanya memberikan informasi-informasi terkait aspek hukum saja, tetapi juga memberikan informasi dan langkah-langkah bagaimana membuat pengelolaan dana desa dengan baik," imbuh Anggota Fraksi Partai Nasdem ini.
Baca Juga: Buntut Sengketa Lahan Rusunawa, DPRD Probolinggo Bakal Kirim Rekomendasi ke Kejaksaan
Dengan begitu, harapannya, tidak ada lagi kasus-kasus hukum dikemudian hari. "Kita harus duduk bersama menuntaskan masalah itu. Makanya, jangan hanya bicara aspek hukum semata, karena akan berdampak rasa takut yang berlebihan kepada para pengelola Dana Desa. Saya yakin, mereka akan ketakutan untuk mengelola DD," tukasnya. (ndi/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
