Penutupan Dolly Picu Prostitusi Terselubung

SURABAYA (bangsaonline) - Pemerintah Kota (Pemkot) berhasil menutup lokalisasi Dolly dan Jarak. Namun pemerintah tidak menyiapkan langkah konkrit pengentasan pekerja seks komersial (PSK) pasca penutupan. Buktinya, beberapa PSK Dolly dan Jarak ditengarai tetap beroperasi dengan modus terselubung.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf mengaku sudah menduga penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak akan berimbas pada terjadinya praktik prostitusi terselubung. Pasalnya, selama ini langkah penutupan lokalisasi peninggalan noni Belanda Dolly Van Der Mart tidak dilakukan secara komprehensif.

Menurutnya, Pemkot kurang memperhatikan kota/kabupaten yang kerap mamasok pekerja seks komersial (PSK). Persoalan Dolly dan Jarak bukan hanya masalah Surabaya, tetapi menyangkut Jawa Timur dan wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia dimana PSK berasal.

"Yang memasok PSK itu bukan hanya Jawa Timur, ada juga dari Indramayu, Jawa Tengah dan Jawa Barat, ini sebenarnya bukan persoalan lokal, inilah yang harus diperhatikan," ujarnya, Kamis (7/8).

Politisi asal Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini menambahkan, masalah lokalisasi sebagai problem sosial-ekonomi. Pengentasan prostitusi tidak bisa dilakukan sepotong-potong. Mestinya, sebelum melaksanakan kebijakan penutupan, pemerintah harus menemukan dan memberdayakan daerah pemasok PSK.

"Sumber pemasok PSK itu harus ditumbuhkan sentra-sentra produktif berbasis potensi daerah, sehingga tidak datang ke kota untuk melacurkan diri," terangnya.

Rusli menegaskan, meskipun Dolly dan Jarak terlanjur ditutup, Pemkot Surabaya belum terlambat untuk melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada PSK. Memang membutuhkan waktu. Pemberdayaan PSK tidak hanya cukup dengan memberikan pelatihan seperti yang sudah dilakukan sebelum penutupan. Tetapi juga membantu modal usaha sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan.

Tidak hanya cukup itu, lanjutnya, pemerintah jua bertanggun jawab untuk memberdayakan warga terdampak. Salah satu caranya adalah mendirikan sentra bisnis di sekitar Dolly dan Jarak. Sehingga orang yang dulunya menggantungkan hidup terhadap keberadaan lokalisasi tetap bisa bertahan hidup.

Dia meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya aktif melakukan razia di sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak. Tujuannya untuk mencegah praktik prostitusi terselubung. Selain itu, tokoh agama juga perlu terlibat untuk menyadarkan para PSK supaya bisa bangkit dari kehidupan kelam.

Terpisah, warga lokalisasi Dolly dan Jarak kembali melakukan aksi. Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL), FSBUK, dan Aliansi Buruh Surabaya menggelar demonstrasi di depan Kantor Kelurahan Putat Jaya Surabaya, Kamis (7/8). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sikap petugas gabungan yang masih menahan warga dengan status sebagai tersangka di Polrestabes Surabaya.

Dengan membawa atribut bendera, alat dapur, dan poster, demonstran yang sebagian besar Ibu-ibu warga lokalisasi ini meneriakkan yel-yel dan kecaman terhadap sikap aparat gabungan pasca bentrok hari minggu lalu (27/7). Selain itu, warga juga memprotes adanya razia yustisi yang dilakukan Satpol PP Surabaya kian intens dilakukan.

''Hingga kini adanya intimidasi masih diterima oleh warga yang dilakukan Satpol PP. Mereka kerap melakukan intimidasi tersebut saat menggelar razia yustisi,'' kata Annisa Koordinator Tim Advokasi Perempuan dan Anak Lokalisasi Dolly dan Jarak.

Dia menjelaskan, bentuk intimidasi yang ditudingkan oleh warga juga terjadi dalam beberapa kasus. Diantaranya, penangkapan terhadap warga yang dituding saat kerusuhan lalu menjadi dalang dan provokator. ''Mereka kan bukan penjahat. Kenapa harus dilakukan seperti itu,'' tegas Annisa.

Setelah satu jam menggelar aksi didepan kantor kelurahan, ratusan pendemo ini bergerak menuju Polrestabes Surabaya untuk melakukan aksi serupa. Tujuan aksi tersebut agar warga yang masih ditahan maupun yang berstatus sebagai tersangka segera dibebaskan dari jeratan hokum. Mereka menganggap aparat tidak memiliki bukti dan tuduhan yang jelas.

Kasatpoll PP Surabaya Irvan Widyanto menanggapi dingin protes warga Dolly dan Jarak. Demonstrasi itu sama sekali tidak akan mempengaruhi intensitas razia yustisi yang dilakukan jajarannya. Bahkan sebagai aparat penegak perda akan terus melakukan razia sampai Dolly dan Jarak benar-benar dari prostitusi.

“Gak papa mereka demo,orang kita hanya menegakkan perda, mereka demo kita tetap razia,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Disinggung perihal adanya prostitusi terselubung di kawasan Dolly dan Jarak, Irvan mengaku masih sebatas informasi. Meski begitu, dia tengah menerjunkan tim untuk mencari kebenaran isu tersebut. Irvan tidak main-main, bila petugasnya menemukan praktik terselubungng maka akan menindak tegas para pelakunya.

“Kita akan menindak tegas sesuai dengan perda, kalau pidana tidak mungkin karena itu ranah kepolisian,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News