Eddy Santoso menunjuk proyek revitalisasi Alun-Alun tahap I yang belum rampung hingga tahun 2018. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Molornya pengerjaan revitalisasi Alun-Alun membuat Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Gresik berang terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pimpinan Bambang Isdianto ini dinilai tidak tegas terhadap rekanan pelaksana yang tak bisa menuntaskan pengerjaan fisik hingga batas waktu yang ditentukan.
"Ini DPUTR apa-apaan. Ada pelaksana proyek tak bisa menuntaskan pekerjaan revitalisasi Alun-alun hingga 100 persen dibiarkan," kecam Ketua FPD Eddy Santoso kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (9/1/2018).
Baca Juga: Peringati HUT Lalu Lintas ke-67, Polres Gresik Gelar Jalan Sehat dan Berikan Penghargaan ke 5 Warga
Eddy menuding DPUTR mengingkari komitmennya dengan DPRD terkait pengerjaan revitalisasi Alun-Alun tersebut. Sebab, sesuai kontrak dan janji awal Bambang Isdianto, seharusnya pembangunan tahap I itu selesai tahun 2017. "Namun faktanya apa, janji DPUTR itu tak bisa diwujudkan," cetusnya.
Eddy Santoso mengungkap sejumlah pekerjaan fisik yang belum bisa dirampungkan oleh PT. Cipta Prima Selaras selaku pelaksana, seperti kerangka atap balai pertemuan.
"Ini adalah bentuk kegagalan. Anehnya, DPUTR selaku OPD bertanggungjawab atas proyek tersebut tidak memberikan sanksi kepada pelaksana. Ini kan tak benar. Saya meminta agar pelaksana proyek di-blacklist. Sehingga bisa menjadi contoh rekanan lain agar tak main-main dalam melaksanakan pekerjaan," pungkasnya.
Baca Juga: Pascakebakaran Pasar Sidayu, Pemkab Gresik Siapkan Tenda di Alun-Alun untuk Pedagang
Diberitakan sebelumnya, bahwa Sekretaris DPUTR Ahmad Wasil mengakui jika PT. Cipta Prima Selaras tidak disanksi atas kegagalannya merampungkan proyek. Namun, PT. Cipta Prima Selaras hanya dibayar sesuai hasil pekerjaan yang dirampungkan. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
