Panitia P3D Ngepung saat mengumumkan nama-nama perangkat desa yang lolos.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Riduan berjanji akan segera menindaklanjuti pengaduan warga Desa Ngepung Kecamatan Kedamean terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) pasca perombakan alan kelengkapan dewan (AKD).
"Pengaduan P3D Ngepung itu sudah masuk dan diterima Komisi I. Namun, tindaklanjutnya nunggu rolling alat kelengkapan," ujarnya kepada Bangsaonline.com, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Sebelumnya, pengaduan ini dilaporkan oleh Nurul Azis selaku warga Desa Ngepung yang juga peserta P3D yang tidak lolos. Dalam laporannya, ia menyebut ada 6 dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan P3D.
Yakni, pertama, pengumuman yang dilakukan pada tanggal 8 Januari, padahal pada tanggal 9 Januari 2018 masih ada tes P3D. Kedua, Panitia P3D meminta 17 peserta tes P3D agar membawa pensil 2B dan ballpoint pilot karena pakai sistem lembar jawaban komputer (LJK). Namun saat tes berlangsung ternyata tidak ada LJK.
Kemudian ketiga, saat pengumuman hanya berpedoman tes tulis. Padahal, seharusnya tercantum tes IQ juga sebagai pedoman. Kelima, selisih skor nilai antara peserta yang diterima dan yang tak diterima sangat mencolok. Peserta diterima nilai skornya rata-rata 70 ke atas, sedangkan yang tak diterima skornya 60 ke bawah.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Dan keenam, di surat pengumuman hasil tes tidak ada tanda tangan dan stempel resmi dari panitia P3D dan penguji. "Semua bukti itu sudah kami serahkan ke DPRD dalam pengaduan. Saya berharap Komisi I memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar P3D Ngepung dibatalkan karena cacat hukum," kata Azis beberapa waktu lalu. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
