Kepala BKD Kota Mojokerto Endri Agus.
KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Maraknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Mojokerto yang pensiun dan meninggal dunia mulai diantisipasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Leading sektor kepegawaian ini mengusulkan tambahan 900 ASN baru dan sedianya proses rekrutmennya dilakukan tahun ini.
Pemkot Mojokerto memanfaatkan dibukanya jeda moratorium ASN oleh Kementerian PAN-RB. Kebijakan Pemerintah Pusat ini menjadi peluang bagi Pemkot Mojokerto untuk mengusulkan tambahan pegawai baru.
”Kami sedang meyiapkan format pengajuan tambahan ASN ini ke pusat. Dan sesegera mungkin mengirimkannya,” ujar Kepala BKD Kota Mojokerto Endri Agus, Jumat (26/1).
Agus menyebutkan, usulan tambahan PNS ini sudah disetujui Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, untuk diajukan ke Kemenpan-RB. Bentuknya ini baru usulan yang akan diserahkan ke Kemenpan, soal berapa formasi yang disetujui itu tergantung pemerintah pusat.
Agus juga mengatakan, dari 900 usulan pegawai yang diajukan mayoritas tenaga pendidik dan tenaga medis, setelah itu baru menyentuh tenaga teknis dan umum.
”Dan kami mendapat arahan dari pusat harus memprioritaskan tenaga pendidik dan medis yang masih kurang,” tandasnya.
Sementara itu, proses seleksi pegawai BLUD/non PNS Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dipertanyakan anggota dewan, karena dalam pengumuman hasil tes kelulusan terdapat nama peserta yang dinyatakan lulus, tapi nomornya milik peserta lain. Peserta lain inilah yang melaporkan hal itu ke Anggota DPRD Kota Mojokerto.
Ketua Fraksi Partai Golkar Sony Basuki mengatakan, pihaknya memintaya Tim Seleksi Dinas kesehatan bertanggung jawab terkait masalah ini, karena seleksi pegawai rawan dipermainankan.
”Kita memang sudah menghubungi Dinkes, alasannya kesalahan teknis dan yang dipakai acuan adalah namanya, tapi ini rawan permainan dan alasan ini saja tidak cukup.” ungkapnya.
Sony juga meminta agar Dinkes segera menyelesaikan masalah ini, dengan memberi penjelasan kepada yang bersangkutan dan masyarakat, karena hasil seleksi ini sudah diupload untuk publik.
”Dinkes harus menyampaikan sejelas-jelasnya mengapa ini bisa terjadi, dan harus menunjukkan pada publik tentang proses penilaian peserta dan hasil penilaiannya,” tegas Sony. (yep/ian)
