Ketua Komisi II Solihudin dan anggotanya saat FGD dengan pejabat Disbudpar Kota Bandung membahas tata kelola pariwisata. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi II DPRD Gresik mengapresiasi studi banding ke Kota Bandung, Jawa Barat yang bekerjasama dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) dalam rangka mempelajari tata kelola pariwisata.
Namun demikian, Komisi yang membidangi pariwisata ini sangat menyesalkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) karena tak menyertakan satu pun pejabatnya untuk ikut.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
"Padahal, Komisi II sudah mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut untuk ikut. Kami benar-benar kecewa," ungkap Ketua Komisi II Solihudin, kemarin.
Menurut Solihudin, Disbudpar terkesan tak serius dan tak menghargai upaya DPRD beserta KWG dalam mengembangkan obyek pariwisata di Kabupaten Gresik guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, Komisi II sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan KWG dalam membantu pemerintah untuk mencari terobosan dalam rangka meningkatkan PAD sebagai modal pembangunan agar Gresik bisa lebih maju. "Kami sangat mensuport KWG, karena punya terobosan luar biasa untuk membantu pemerintah," terangnya.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil FGD dengan Disbudpar Kota Bandung, Solihudin meminta kepada Pemkab agar menata infrastruktur (sarana) pendukung obyek wisata di Kabupaten Gresik. Mulai sarana kamar kecil, tempat parkir, dan sarana pendukung lain seperti hotel dan penginapan untuk penginapan wisatawan.
"Jujur kalau soal penginapan seperti hotel, Gresik masih kalah jauh dengan Kota Bandung. Gresik baru ada 2 hotel, tapi Kota Bandung sudah ada 400 lebih hotel," jlentrehnya.
Sorotan terkait pengelolaan pariwisata juga datang dari Wakil Ketua Komisi II, Jumanto. Menurutnya, kendala pengembangan pariwisata di Gresik adalah sulitnya menyamakan persepsi.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
"Hal ini terbukti saat DPRD berkali-kali mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan objek wisata. Namun, tidak terserap alias anggaran kembali ke kas daerah (Kasda). Saya contohkan wisata Delegan Panceng, DPRD pernah menganggarkan Rp 5 M untuk Delegan, tapi ditolak terus, sehingga kembali ke kas. Padahal potensi wisata Delegan bisa mencapaj Rp 7 miliar lebih setiap tahunnya," ungkapnya.
Hal yang sama dilontarkan Achmad Subeki, anggota Komisi II lainnya, terkait pengelolalaan wisata di Kecamatan Sangkapura dan Tambak, Pulau Bawean. "Pada dasarnya masyarakat di sana sangat mendukung pengembangan obyek wisata di pulau putri. Namun selama ini ada miss komunikasi karena masyarakat di sana takut. Masyarakat tak ingin kalau Bawean dijadikan Balinya Jawa Timur. Hal ini wajar karena semua masyarakat Bawean muslim," paparnya.
"Namun, warga Bawean sebenarnya sangat mendukung kalau objek wisata di daerah mereka dikembangkan. Tentunya, untuk mengembangkan objek wisata di Bawean tak mungkin hanya mengandalkan dana dari APBD.Makanya harus menggandeng pihak III atau pakai corporate social responsibility (CSR)," sarannya.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
Selain wisata alam di wilayah utara, Khomsatun, anggota Komisi II lain menambahkan, jika Gresik wilayah Selatan juga memiliki potensi pengembangan wisata. "Kami akan upayakan adopsi tata kelola industri kreatif di Bandung untuk diterapkan di wilayah Gresik Selatan," pungkasnya. (m. syuhud almanfaluty/adv)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
