Ketua KPK Agus Rahardjo hadir di Musayawara Besar 1 Asschol dalam rangka memberikan seminar "Pencegah Korupsi melalui Pesan Pondok Pesantren" Sabtu (31/3).
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Ketua KPK Agus Rahardjo hadir di Musayawara Besar 1 Asschol dalam rangka memberikan seminar "Pencegah Korupsi melalui Pesan Pondok Pesantren" Sabtu (31/3).
Di hadap para santri, alumni dan simpatisan berpesan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya dibebankan kepada KPK saja. "Kita semua ambil bagian dari pencengah sifat koruptif," tutur Agus.
Baca Juga: KPU Bangkalan Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024
Agus mengatakan, KPK saat ini sedang mengusulkan tidak efektifnya pengawasan seperti Inspektorat karena yang diawasi yang mengangkatnya.
"Bagaimana mungkin ini dapat mengawasi seharusnya sejajar agar bisa mengawasinya seperti Inspektorat Kabupaten harusnya diangkat oleh Gubernur, bukan oleh Bupati. Ini yang membuat pengawasan tidak efektif," tambahnya
Agus juga berpesan, jangan memilih pasangan calon yang memberi uang. Jika itu menang nanti dia akan merampok, mencuri APBD selama 5 tahun.
Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi
"Pilihlah karena track rekord yang amanah, jujur," tegasnya.
KPK terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pilkada serentak ini terus berjalan. Masukan dari masyarakat daerah, para staf tentu dari media semua dibutuhkan.
"Tidak perlu mencantumkan nama, dasarnya PP 71 tahun 2000. Silakan laporkan, ada bukti lengkap KPK akan menindak lanjuti yang penting jangan memfitnah. Uang yang dikembalikan oleh koruptor 2/permil adalah miliknya pelapor," tegas Agus.
Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024
Agus juga mengajak untuk menjaga amanah dari sejak kecil, sejak di pondok karena hal-hal kecil berawal dari kebiasan kecil.
"Jika biasa ngrepek di ujian, maka kemungkinan besarnya jadi koruptor lebih mudah," bebernya.
Menurut Ketua Umum Aschol KH.Moh.Nasih Aschal Santri harus tampil dalam politik ini justru wajib hukumnya ketika melihat sistem politik yang carut marut siapa lagi kalau bukan santri,"tuturnya. (bkl1/ian)
Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
