Mahfud Shidiq. Foto: lensaindonesia.com
JAKARTA(BangsaOnline)Wakil Sekretaris Jenderal Partai
Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan partainya akan menguji konsistensi
PDI Perjuangan ihwal program subsidi bahan bakar minyak. Pada voting dalam
sidang paripurna Juni 2013 yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara 2014, PKS dan PDIP adalah dua di antara empat partai yang
menolak kenaikan harga BBM.
"Akan kami lihat nanti. Kalau konsisten, harusnya tetap diperjuangkan agar
BBM tak naik," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 27 Agustus
2014.
Selama pemerintahan SBY, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputeri itu
memang menempatkan diri sebagai oposisi. Ketika SBY menaikkan harga BBM PDIP
menginstruksikan kepada kader dan pengurus PDIP di daerah agar membuat sepanduk
yang menentang kenaikan BBM.
Namun sikap PDIP kini berbalik 180 derajat. PDIP kini mendesak SBY agar
menaikkan harga BBM. Politikus senior PDIP, Pramono Anung, mengatakan calon
presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo bakal menemui Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono di Nusa Dua, Bali. Jokowi berangkat sore ini. Selain membahas postur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, Jokowi juga membujuk SBY agar
mengurangi subsidi BBM. Maksudnya menaikkan harga BBM.
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
"Beban subsidi BBM ini mempengaruhi fleksibilitas dari
APBN," kata Pramono. Wakil Ketua DPR itu berharap pertemuan keduanya bisa
menghasilkan solusi tuntutan kenaikan harga BBM pada era pemerintahan
SBY-Boediono.
Menurut Pramono, opsi menaikkan harga BBM atau tidak bukan untuk kepentingan
SBY ataupun Jokowi. "Opsi tersebut untuk kepentingan pemerintahan,"
katanya.
Kebijakan menaikkan BBM itu, kata Pramono, bertujuan untuk pembangunan yang
lebih baik. "Dan bisa dilanjutkan pemerintahan Jokowi nanti,"
katanya.
Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo
menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak elok jika membuat kebijakan
strategis, termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menjelang
berakhirnya pemerintahan.
Apalagi, kata dia, PDI Perjuangan telah menyatakan bahwa pemerintahan SBY saat
ini telah demisioner.
"Sekarang, kok, PDIP malah mendesak SBY membuat keputusan sangat strategis
untuk menaikkan BBM," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 27
Agustus 2014.
Dia mengatakan SBY tidak perlu mengambil keputusan apa pun. "Karena
pemerintahan ini sudah berakhir dan harus carry over dengan
pemerintahan baru," katanya.
Pemerintahan SBY, kata dia, harusnya berfokus menyelesaikan tugas-tugasnya yang
belum selesai, "Dan yang tidak strategis."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
