PKS Tantang PDIP Konsisten Tak Naikkan Harga BBM

JAKARTA(BangsaOnline)Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan partainya akan menguji konsistensi PDI Perjuangan ihwal program subsidi bahan bakar minyak. Pada voting dalam sidang paripurna Juni 2013 yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, PKS dan PDIP adalah dua di antara empat partai yang menolak kenaikan harga BBM.
"Akan kami lihat nanti. Kalau konsisten, harusnya tetap diperjuangkan agar BBM tak naik," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 27 Agustus 2014.

Selama pemerintahan SBY, PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputeri itu memang menempatkan diri sebagai oposisi. Ketika SBY menaikkan harga BBM PDIP menginstruksikan kepada kader dan pengurus PDIP di daerah agar membuat sepanduk yang menentang kenaikan BBM.
Namun sikap PDIP kini berbalik 180 derajat. PDIP kini mendesak SBY agar menaikkan harga BBM. Politikus senior PDIP, Pramono Anung, mengatakan calon presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo bakal menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali. Jokowi berangkat sore ini. Selain membahas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, Jokowi juga membujuk SBY agar mengurangi subsidi BBM. Maksudnya menaikkan harga BBM.

"Beban subsidi BBM ini mempengaruhi fleksibilitas dari APBN," kata Pramono. Wakil Ketua DPR itu berharap pertemuan keduanya bisa menghasilkan solusi tuntutan kenaikan harga BBM pada era pemerintahan SBY-Boediono.

Menurut Pramono, opsi menaikkan harga BBM atau tidak bukan untuk kepentingan SBY ataupun Jokowi. "Opsi tersebut untuk kepentingan pemerintahan," katanya.

Kebijakan menaikkan BBM itu, kata Pramono, bertujuan untuk pembangunan yang lebih baik. "Dan bisa dilanjutkan pemerintahan Jokowi nanti," katanya.

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak elok jika membuat kebijakan strategis, termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi menjelang berakhirnya pemerintahan.

Apalagi, kata dia, PDI Perjuangan telah menyatakan bahwa pemerintahan SBY saat ini telah demisioner.
"Sekarang, kok, PDIP malah mendesak SBY membuat keputusan sangat strategis untuk menaikkan BBM," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 27 Agustus 2014.

Dia mengatakan SBY tidak perlu mengambil keputusan apa pun. "Karena pemerintahan ini sudah berakhir dan harus carry over dengan pemerintahan baru," katanya.

Pemerintahan SBY, kata dia, harusnya berfokus menyelesaikan tugas-tugasnya yang belum selesai, "Dan yang tidak strategis."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News