SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo menggelar Rakor Bakohumas di Ruang Delta Karya Kantor Pemkab Sidorjo, Senin (23/4). Rakor digelar untuk memberikan motivasi pada anggota Bakohumas yang terdiri dari staf humas yang ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan memanfaatkan forum sebagai bekal informasi.
Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas dikenal sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dengan berbagai informasi baik apa yang telah, sedang dan akan pemerintah lakukan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Y. Siswoyo mengatakan, selain memotivasi anggota, rakor juga menjadi ajang menyebarluaskan informasi tertentu pada lingkungan kerja masing - masing OPD dan masyarakat.
"Saya minta forum ini bisa dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi, penyaluran aspirasi, penyatuan persepsi, pemecahan masalah yang berkembang serta media untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo," kata Siswoyo.
Lebih lanjut diterangkan, anggota Bakohumas Kabupaten Sidoarjo harus mampu memberikan layanan informasi secara aktif pada masyarakat soal program Pemkab Sidoarjo dan hasil pembangunan yang telah dicapai terutama infrastruktur dan bidang lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Informasi yang diberikan secara aktif membuat masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya yang pada akhirnya bisa berperan aktif dalam proses pembangunan daerah," ucapnya.
Sementara Evi Rupitasari Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi menjelaskan soal "Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik".
“Pejabat pengelola komunikasi dan informasi publik yang ada di Pemkab Sidoarjo, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan narasi tunggal dan menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses setiap orang," ujarnya.
Menurutnya, salah satu prasyarat untuk mengimplementasikannya adalah dengan mendorong kerjasama antar semua pejabat humas dan pejabat komunikasi publik.
“Yang perlu dikembangkan saat ini adalah bagaimana pejabat pengelola komunikasi publik yang ada di OPD dapat menyampaikan informasi berbasis data secara cepat dan tepat,” katanya.
Selanjutnya dijelaskan, melalui komunikasi berbasis data yang akurat pasti akan dapat dijamin lebih aman dan meyakinkan masyarakat.
“Ujungnya bisa jadi bahan kebijakan di pemerintah terutama untuk analisis kebijakan lintas sektor,” pungkasnya. (cat/ian)
