Rombongan Pj Bupati Bangkalan bersama Forkopimda saat silaturrahim ke rumah cabup paslon nomor urut 2.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Usai mengunjungi posko pemenangan paslon nomor urut 1 beberapa waktu lalu, rombongan Forkompinda Bangkalan giliran silaturahim ke rumah Paslon Ra Imam Buchori, Rabu (09/05/2018) kemarin.
Sejumlah pejabat Forkompimda yang hadir yakni Pj Bupati Indra Ranuh, Kapolres Boby Paludin Tambunan, Dandim 0829 Dodot Sugeng Riyadi, Kajari Bangkalan Rioni Budi Santoso, Kepala PN Bawono Efendi, Ketua KPU Fauzan Jakfar, Panwas Mustain, Asisiten 1 Bidang Pemerintahan Ismed Efendi, serta sejumlah Timses Paslon nomor urut 2, Ra Kadir, Ra Nasih, Ra Humron, Abd. Rofik.
Baca Juga: KPU Bangkalan Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2024
Dalam pertemuan itu, para pejabat Forkompida menyampaikan harapannya agar pelaksanaan proses Pilkada di Bangkalan berjalan aman dan lancer hingga pasca pencoblosan.
"Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Paslon harus dapat mengimbau relawan, simpatisan, konstituennya agar damai, anti hoax dan aman. Segala persolan tidak harus diselesaikan di pengadilan, selesai di bawah atau tempat lebih baik," Imbau Rioni Budi Santoso, Kajari Bangkalan.
Hal yang sama disampaikan Kapolres Bangkalan. Menurutnya, baik cabup dan cawabup serta timses harus dapat mendinginkan tensi politik untuk menghindari gesekan-gesekan.
Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024
"Menurut Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, wilayah Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura termasuk pilkada yang rawan. Indeks potensi kerawanan Bangkalan tembus 7,7, sementara angka indeks rawan 7,5. Hal ini agar semua pihak dapat mereduksi mengurangi tensi politik. Beban ini harus semua pihak dapat bekerjasama, sama-sama mereduksi, mengurangi tensi suhu politik yang rawan," ujarnya.
Sementara menurut Pj. Bupati Bangkalan Indra Ranuh, kedatangannya bersama Forkopimda ke semua paslon untuk memastikan kondusifitas jelang pencoblosan.
"Pesan saya, semua di kecamatan, desa, serta semua Aparatur Sipil Negara untuk tidak masuk ke ranah politik, sekecil apapun karena akan menimbulkan gesesakan. ASN yang ikut-ikutan sanksi jelas bisa sampai dipecat," tuturnya. (uzi/rev)
Baca Juga: Syafiuddin Ajak Kader PKB Berjuang Menangkan Pilkada Serentak 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
