Ketua FPAN DPRD Gresik Faqih Usman.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rolling Sekretaris Dewan (Sekwan) dari Moch Najikh kepada Darmawan terus menuai reaksi para wakil rakyat. Mereka menganggap pergantian Sekwan tidak sah secara hukum karena hanya disetujui oleh Ketua DPRD Abdul Hamid.
"Di undang-undang itu berbunyi harus persetujuan pimpinan DPRD, dan pimpinan DPRD itu bersifat kolektif kolegial (kebersamaan)," ujar Ketua Fraksi PAN DPRD Gresik Faqih Usman kepada BANGSAONLINE.com, Kamis (21/6).
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Ditegaskan Faqih, pimpinan DPRD ada empat orang, sehingga semuanya harus memberikan persetujuan. “Kalau ada yang tidak memberikan persetujuan, tidak sah,” ujarnya.
"Persetujuan itu pun harus dalam bentuk formal dengan surat persetujuan resmi (tertulis) dari para pimpinan DPRD," sambung politikus PAN asal Panceng ini.
"Tidak cukup sampai di situ, unsur fraksi yang ada di DPRD juga harus diberitahu. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam ayat 3 di PP tersebut, bahwa sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Aturannya kan sudah sangat jelas dan gamblang, masak tak dibaca," cetusnya.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Karena itu, Faqih tetap kukuh bahwa pergantian Moch Najikh tidak sah karena tidak sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang OPD.
"Makanya, saya sangat mendukung langkah para pimpinan DPRD yang mempersoalkan pergeseran Sekwan tanpa sebelumnya meminta persetujuan mereka. Dan, Komisi I harus menindaklanjutinya," pungkasnya. (hud/rd)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
