Komisi C Dukung Penyegaran Direksi BUMD Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengapresiasi upaya Gubernur Jatim Soekarwo melakukan penyegaran jajaran direksi di lingkungan PT PWU Jatim. Sebab, kinerja PT PWU Jatim kurang memuaskan. Bahkan beberapa program yang dirancang macet seperti pembangunan apartemen dan hotel di kawasan Jalan A. Yani, Surabaya.

"Mudah-mudahan Dirut PT PWU Jatim yang baru bisa memajukan BUMD Jatim yang memiliki aset cukup banyak sehingga bisa memberikan PAD yang signifikan," tutur politisi asal Partai Gerindra itu, Minggu (2/9).

Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ

Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur, nampaknya kurang memuaskan Gubernur Jatim. Terbukti dalam sepekan, orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim itu melakukan penyegaran jajaran komisaris dan direktur di beberapa BUMD Jatim.

Terbaru, Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Basanto Yudoyoko digantikan Erlangga Satriagung, mantan Dirut PT Jatim Graha Utama (JGU). Beberapa hari sebelumnya, jajaran komisaris di PT BPD Jatim juga dilakukan penyegaran.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan hasil performance audit yang dilakukan pihak ketiga menyatakan bahwa perusahaan tersebut kurang bagus kinerjanya sehingga sulit meraup keuntungan.

Baca Juga: Pj. Gubernur Adhy Optimis Sinergi Eksekutif-Legislatif Wujudkan Jatim Lebih Maju dan Sejahtera

"Dalam berbagai diskusi sudah sering saya katakan bahwa kalau kita tidak melakukan perubahan birokrasi entrepreneurship seperti itu maka BUMD akan selalu bergantung APBD atau PAD. Padahal sudah 4 tahun stagnan dan pembangunan harus terus dilakukan," tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo.

Solusi yang diharapkan dari penyegaran jajaran direksi BUMD Jatim, lanjut Pakde Karwo adalah dirut yang baru bisa merancang dan mencari pembiayaan di luar negara melalui financial engineering (rekayasa pembiayaan) seperti Public Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Makanya kita butuhkan orang-orang di bidang keuangan yang bisa merancang rekayasa pembiayaan diluar negara supaya pembangunan bisa terus dilakukan," ungkap politisi Partai Demokrat tersebut. (mdr/rev)

Baca Juga: Mengintip Harta Kekayaan Harisandi Savari, Anggota DPRD Jatim dari PKS, Tembus Rp9,8 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News