Sedangkan dari pihak BKPP juga telah berupaya membantu pelamar. Misalnya yang tidak melampirkan bukti akreditasi prodi dicarikan informasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). Tidak hanya itu, pihak BKPP mendatangi BKN untuk memberi kelonggaran kualifikasi pendidikan.
"Karena saat ini banyak nomenklatur prodi yang sudah berubah," terang Yulianto.
Padahal, proses dan materi kuliahnya sama dengan yang dimaksud dalam formasi CPNS. Yulianto menyayangkan jika pelamar yang memiliki kompetensi sesuai formasi dinyatakan gagal hanya karena prodinya berubah atau tidak sesuai pengumuman.
"Hari ini dari BKPP Ngawi ke Jakarta memperjuangkan itu," ungkapnya.
Kondisi itu tidak hanya di Ngawi. Tapi juga di daerah lain. Dia berharap BKN bisa memberi petunjuk adanya perbedaan nomenklatur prodi itu.
Yulianto menuturkan, calon pendaftar ada baiknya meneliti lagi seluruh persyaratan yang harus dilampirkan. Di samping itu, formasi yang dituju sesuai kualifikasi pendidikan. Sebab, pendaftaran CPNS masih akan dibuka hingga 15 Oktober pukul 23.59 WIB. (nal/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
