BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Miskin (ARM) Kabupaten Banyuwangi Muhammad Helmi Rosyadi mengkritik keras pemerintah Banyuwangi terkait masalah pajak kendaraan inventaris plat merah yang selama ini belum dibayar.
Menurut Helmi, banyak kendaraan inventaris plat merah mobil maupun motor yang STNK dan pajaknya mati tapi sampai sekarang masih aktif dipakai oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk transportasi tugas di kantor instansinya.
Baca Juga: Pemkot Kediri Studi Tiru Layanan Aduan 112 dan SP4N LAPOR! ke Pemkab Banyuwangi
Maka dari itu, terkait masalah pajak plat merah ketua ARM Helmi Rosyadi langsung angkat bicara dengan melontarkan kritiknya kepada pemerintah kabupaten Banyuwangi.
"Pemerintah selama ini, banyak menggelar kegiatan festival sampai 77 event dan di tahun ini sudah memakan biaya miliaran rupiah. Hal itu tidak sebanding dengan ketaatan pemerintah daerah membayar kewajiban pajak kendaran plat merahnya. Padahal sudah jelas pasti ada anggaran untuk hal tersebut," ujar Helmi yang juga Ketua Gerakan Buruh & Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK).
"Hal itu berbeda apabila warga masyarakat tidak membayar pajak kendaraan, pasti akan diberikan sanksi berupa denda sampai dengan ada penahanan kendaraan jika masa berlaku plat nomor kendaraan telah habis."
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Gelar Halalbihalal Bersama Ribuan Pegawai Pemerintah
“Saya minta kepada aparat kepolisian harus memberlakukan sanksi yang sama terhadap kendaraan invenstaris plat merah yang mati STNK-nya,” pungkas Helmi kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (24/10). (gda/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News