SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mewujudkan pembangunan pusat pengelolaan Limbah Industri (PPLI) di Jatim.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Eddy Paripurna mengatakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 Pemprov Jatim melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh Rp. 22,342 Miliar. Dimana anggaran terbesar digunakan untuk persiapan pembangunan PPLI yang telah dicanangkan sejak 2016.
Baca Juga: Wagub Jatim Resmikan PPSLB3 di Desa Cendoro Mojokerto
"Jatim ini merupakan kawasan industri terpadat kedua di Indonesia, namun saat ini belum memiliki tempat pembuangan akhir limbah. Bahkan saat ini terdapat usaha pembuangan akhir limbah swasta yang beroperasi, tapi belum memenuhi standar proses intergrasi yang memadai," ujar Eddy saat ditemui di gedung dewan, Kamis (1/11).
Apabila pembangunan terwujud, Eddy menaksir PPLI di Jatim bisa menangani potensi limbah sebanyak 170 juta ton per tahun. Sedangkan ongkos buang olah limbah B3 seharga Rp. 2.500 per - kilogram, sehingga ke depannya DLH menjadi OPD penghasil terbesar untuk pemasukan di PAD Pemprov Jatim.
"Maka itu kami harap di 2019 bisa dimulai pembangunan PPLI ini, dan pada 2020 PPLI ini bisa terwujud," harap Edi Paripurna politikus asal Fraksi PDIP Jatim ini.
Baca Juga: Blokade Jalan Raya, Paguyuban Pemuda Desak Ketua PMI Bangkalan Mundur
Selain itu juga, pihaknya meminta kepada Dinas Perhubungan Jatim dapat segera menuntaskan progres pembangunan pelabuhan atau dermaga di Jatim. Yaitu pelabuhan Prigi di Trenggalek, Dermaga untuk Pulau Gili Labak Sumenep, Giliyang, dan pantai sembilan. Begitu juga pelabuhan Gili Ketapang di Probolinggo.
“Perlu diingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan ditentukan berdasar potensi pendapatan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pengembangan,” tegas mantan Wakil Bupati Pasuruan tersebut. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
