JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kelompok aktivis Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi kantor-kantor institusi penegak hukum di kota santri seperti kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jombang, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Jombang, dan Mapolres Jombang yang masing-masing kantornya berada di Jalan KH Wahid Hasyim Jombang, Senin (10/12).
Kedatangan mereka ini meminta penegak hukum melakukan pengusutan terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kota setempat, yang mereka anggap bermasalah. Mulai dari sistem distribusi hingga kualitas barang yang disalurkan.
Baca Juga: Bansos Beras Diharapkan Lanjut, Presiden Jokowi Janji Akan Bisiki Prabowo
Pengamatan wartawan, aksi kelompok aktivis ini diawali di depan kantor Kejari Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim Nomer 188. Di depan kantor tersebut, mereka membawa komoditas beras dari BPNT Kementerian Sosial RI yang diduga berkualitas rendah.
Koordinator FRMJ Joko Fatah Rochim mengatakan, pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Jombang tidak profesional. Mulai dari penunjukan e-warong hingga kualitas barang. "Bahkan dari temuan kami, ada warga yang menerima kartu dari kementerian namun isinya tidak ada alias kosong," ungkap Fatah kepada sejumlah awak media di sela aksi.
Puas berorasi di depan kantor Kejari, massa bergerak menuju kantor PN di Jalan KH Wahid Hasyim 143 Jombang. Di situ massa kembali menyuarakan tuntutannya. Tidak sampai di sini saja, massa kemudian melanjutkan aksi ke Mapolres Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim 62 Jombang.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT BLT Tidak Cair? Coba Lakukan Langkah ini
"Agar selalu menjaga transparansi terhadap kasus-kasus yang ditangani. Dan yang penting tegakkan hukum seadil-adilnya, jangan tebang pilih," pungkasnya.
Sementara, dalam menjaga aksi demo tersebut, sejumlah personil kepolisian disiapkan. Beberapa petugas juga nampak berjaga ketat di depan mapolres serta rumah dinas Polres Jombang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
