Bupati Fadeli bersama Sekda Yuhronur Efendi dan Kepala DPPKAD Lamongan, Dra. Sulastri, M.Si dalam sebuah kesempatan.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Pemkab Lamongan akan menerapkan kebijakan agresif dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada tahun 2019 mendatang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan menyiapkan punishment berupa pengurangan tunjangan kinerja bagi yang tidak melaksanakan manajemen kas sesuai dengan rencana.
"Ini dilakukan untuk meningkatkan komitmen seluruh OPD, agar ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah," kata Kepala BPKAD Sulastri saat Penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) APBD 2019 di Pendopo Lokatantra, Rabu (26/12) siang.
Baca Juga: Tak Ingin Warganya Terjebak Pinjol dan Investasi Bodong, Anggota DPR RI Jiddan Gelar Sosialisasi
Menurut Sulastri, langkah tersebut dilakukannya karena penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang setiap tahun anggaran. Seperti tahun ini, secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018 mencapai 79,26 persen.
“Selain punishment, dalam rangka penyederhanaan proses dan peningkatan efisiensi dalam penyusunan dan pengesahan DPA, BPKAD dan Bappeda telah melakukan langkah-langkah terobosan, yaitu dengan mengintegrasikan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui proses yang terintegrasi sehingga waktu penyelesaian DPA OPD menjadi lebih cepat,” ujarnya.
Selain itu, tambah Sulastri, dengan sistem tersebut verifikasi yang dibutuhkan lebih efisien dan data anggaran yang dihasilkan lebih valid dan akurat.
Baca Juga: Lantik Direktur Utama BDL, Bupati Yuhronur Tekankan Dua Peran Perusahaan Daerah
Kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh Bupati Fadeli. Fadeli menginstruksikan kepada seluruh OPD agar di awal tahun nantinya kegiatan sudah bisa dilaksanakan, karena DPA OPD sudah diberikan sebelum tahun anggaran baru dimulai.
“Jangan sampai di awal tahun mendatang masih disibukkan dengan sisa kegiatan tahun 2018. Nantinya memang harus diberikan reward serta punishment dalam manajemen kas OPD. Anggaran jangan menumpuk di akhir tahun, harus dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan kas budget yang sudah direncanakan,” tegas Fadeli.
Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada 5 OPD terbaik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yakni DPU Bina Marga sebagai peringkat terbaik atas penatausahaan aset daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagai peringkat terbaik Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 2019. Sedangkan Kecamatan Bluluk sebagai peringkat terbaik penyampaian laporan surat pertanggungjawaban fungsional, Kecamatan Kembangbahu sebagai peringkat terbaik atas kinerja penyerapan anggaran 2018, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai peringkat terbaik atas penyusunan laporan keuangan daerah.
Baca Juga: Pemkab Lamongan Siagakan 198 Tim Kebersihan Jelang Nataru
Pada APBD 2019, Pendapatan Daerah direncanakan Rp 2.939.109.000.600 atau naik 1,19 persen dari target perubahan APBD 2018. Sementara anggaran Belanja Daerah ditetapkan Rp 2.951.786.953.000 atau naik Rp 1.106.034.000 dibandingkan pagu perubahan APBD 2018 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. – 12.500.000.000 yang akan ditutup dengan pembiayaan.
Saat ini APBD Kabupaten Lamongan 2019 telah ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya pelaksanaan penjabarannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018. (qom/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
