PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Jabatan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan memasuki awal tahun 2019 ini mengalami krisis. Sebanyak 7 kursi jabatan eselon II di Kabupaten Pamekasan dipastikan mengalami kekosongan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pamekasan, melalui (Kepala Bidang) Kabid Mutasi, Sri Puja Astutik.
Baca Juga: Peringati Hari Jadi ke-494, Pemkab Pamekasan Gelar Sepeda Santai
"Ada 7 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong. Di antaranya jabatan Sekretaris Daerah, Inspektorat, Dua Staf Ahli, satu Asisten, juga Kepala Badan Perencanaan Pembangun Daerah (Bappeda), dan Kepala Dinas Pertanian," jelasnya, Kamis (10/01/19).
Ia menjelaskan, kekosongan kursi tersebut lantaran banyak pejabat yang sudah purnatugas, kecuali Inspektur yang sudah ditangkap KPK sejak Agustus 2017 lalu. "Rata-rata memang memasuki masa pensiun, hanya inspektur yang tersangkut masalah," tutur Tutik.
Tutik menambahkan, pada bulan Maret mendatang kekosongan pejabat Eselon II akan bertambah menjadi sembilan. Pasalnya, jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga akan berakhir pada 1 Maret 2019.
Baca Juga: Meriahkan Harjad ke-494, Pemkab Pamekasan Gelar Pesta Batik dan Luncurkan Paket Wisata
Sedangkan proses mutasi dalam waktu dekat belum bisa dilakukan, lantaran masa Jabatan Bupati Pamekasan belum memasuki waktu enam bulan sejak pelantikan. Tutik menjelaskan ada tahapan untuk pengisian jabatan maupun pergeseran eselon II. Salah satunya harus mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pendaftarannya juga dilakukan terbuka dan melalui tahapan seleksi.
"Kalau itu sebenarnya wewenang Bupati, bisa sih dalam waktu dekat, dengan syarat ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri," terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan, Rize Ikhwan Muttaqin berharap rotasi pejabat Eselon II di Kabupaten Pamekasan dilakukan berdasarkan kemampuan di bidangnya. Ia juga menyarankan pemkab menggeser pimpinan OPD yang tidak inovatif dan terkesan mempersulit program pemerintah.
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pj Bupati Pamekasan Buka Bazar UMKM
"Kursi pejabat harus diisi dengan sosok yang mampu menerjemahkan program bupati, sehingga program pemerintah tidak amburadul," harap Wawan, panggilan akrab dari Ketua DPD Partai Golkar Pamekasan tersebut. (err/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
