foto: repro bbc
WASHINGTON DC (bangsaonline)
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menerangkan, Menhan RI Ryamizard Ryacudu tidak punya catatan pelanggaran HAM. Militer Indonesia dinilai sudah berubah secara signifikan sejak mundurnya Suharto.
Baca Juga: Uji Coba Makan Siang Gratis ke 3.000 Siswa, Prabowo: Lauknya ada yang Dibawa Pulang
Pejabat Kementerian Luar Negeri AS menyatakan, tentara Indonesia memang sering terlibat dalam pelanggaran HAM ketika melaksanakan tugas. Tetapi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menurut catatan AS tidak terlibat secara langsung dalam kasus-kasus tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Jen Psaki, mengatakan kepada wartawan di Washington, AS tidak punya catatan "tentang keterlibatan menteri pertahanan (Indonesia) dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang spesifik".
Psaki selanjutnya menerangkan, militer Indonesia sudah mengalami "perubahan yang signifikan" dalam 16 tahun terakhir, sejak berakhirnya era Suharto. AS berharap bahwa perkembangan ini akan dilanjutkan di bawah pemerintahan yang baru.
Baca Juga: Koalisi Sipil Desak KPK dan Bawaslu Usut Dugaan Suap Pembelian Pesawat Tempur Bekas
Amerika Serikat sempat menghentikan kerjasama militer dengan Indonesia setelah penindasan brutal gerakan protes selama masa pendudukan di Timor Timur, yang kini sudah menjadi negara merdeka. Beberapa proyek kerjasama kemudian dilanjutkan tahun 2010.
Jen Psaki menambahkan, Amerika Serikat ingin meningkatkan hubungan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi.
Tapi kalangan aktivis di dalam dan luar negeri tetap mengeritik pengangkatan Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan.
Baca Juga: Menhan Prabowo Beri Deddy Corbuzier Pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI AD
Para aktivis menyoroti sikap kerasnya menghadapi gerakan separatis di Aceh dan Papua ketika menjabat sebagai pimpinan militer.
Ryamizard Ryacudu antara lain pernah dikecam karena membela sikap anggota-anggota Kopassus yang disidang atas tuduhan membunuh tokoh Papua Theys Eluay tahun 2001.
Pengangkatan Ryamizard bisa meningkatkan resistensi dalam upaya penegakan hukum bagi prajurit yang melanggar hak asasi manusia, kata pengamat militer Al Araf dari Imparsial.
Baca Juga: Menhan Serahkan Kunci dan Sertifikat Rumah Kepada Ahli Waris KRI Nanggala 402 di Sidoarjo
Anggota kabinet yang juga mendapat sorotan negatif adalah Puan Maharani, yang diangkat sebagai Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Puan dianggap tidak memiliki kompetensi yang cukup dan hanya mengandalkan pengaruh ibunya, Ketua umum PDI-P Megawati Sukarnoputri.
Pengaruh kuat Megawati juga terlihat dengan pengangkatan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Rini sejak lama dikenal sebagai salah satu orang kepercayaaan Megawati. Namanya masuk daftar susunan anggota kabinet, sekalipun aktivis anti korupsi menilai ia tidak memiliki rekam jejak yang bersih.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
