JAKARTA(BangsaOnline) Presiden
Jokowi sudah meluncurkan 3 kartu yang dijanjikan untuk memperbaiki
kesejahteraan masyarakat, seperti KIS, KIP dan KSKS. Namun kartu itu masih
diragukan apakah akan menyelesaikan masalah substansi kesejahteraan masyarakat
atau tidak.
Politikus PDIP Effendi Simbolon sependapat dengan hal itu. Untuk menangani
rakyat miskin dan belum mampu, perlu ada, KIS, KIP dan hal yang similar dengan
kartu-kartu itu.
Dia juga menyindir bahwa ada juga yang meminta dibuatkan kartu lain selain 3
kartu yang sudah diluncurkan. "Bahkan ada yang bilang bikin juga Kartu
Indonesia Kaya, Kartu Indonesia Senang dan Kartu Indonesia Anti Galau,"
sindirnya dengan wajah serius.
Menurutnya, dengan kartu-kartu itu, siapa tahu rakyat Indonesia dengan kartu
saja bisa tidak galau, senang dan kaya. "Dan kartu yang terakhir katanya
ada Kartu Indonesia Masuk Surga," katanya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan anggota
DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.
Sebelumnya, Effendi Simbolon mengatakan Jusuf Kalla begitu bernafsu menaikkan
harga BBM. Bahkan Effendi mencurigai ada kepentingan kaum neoliberal yang
menyusup ke kabinet Jokowi-JK.
Namun JK menanggapi santai pernyataan politikus PDIP itu. "Itu statment
pribadi saja," kata Kalla di Konferensi Indonesia Infrastructure Week
2014, JCC, Jakarta, Rabu 5 November 2014.
JK menjelaskan, semua rencana menaikkan harga BBM baru akan dilakukan setelah
strategi pemerintah dianggap matang. Salah satunya, setelah dipastikan
pemerintah menyiapkan kompensasi. "Tentu harus ada kompensasi dulu,"
kata JK.
Sebelumnya, JK pernah mengatakan bahwa subsisi akan dikurangi untuk menekan
defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi BBM dinilai
sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi
perekonomian saat ini.
"Dengan subsidi dicabut, kita bisa berkonsentrasi untuk membuat negeri ini
lebih sehat melalui pembangunan lebih banyak jalan, rumah sakit, dan lain-lain.
Kami akan kurangi subsidi. Dengan begitu, kita memindahkan hal konsumtif ke hal
produktif," ujar JK.
Kapan tepatnya kenaikan harga BBM itu akan diberlakukan, hingga kini belum bisa
dipastikan. Pemerintah melalui kementerian sektor ekonomi masih sibuk membahas
rencana kebijakan ini. Termasuk mengenai kapan momentum yang tepat untuk
memberlakukannya.
Berapa kenaikannya, ini juga masih diperdebatkan. Kalangan ekonom menyarankan
agar harga BBM subsidi dinaikkan dalam kisaran Rp500 hingga Rp3.000 per liter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News