Politisi PDIP Sindir Jokowi: Perlu Kartu Kaya, Masuk Surga, Anti Galau

JAKARTA(BangsaOnline) Presiden Jokowi sudah meluncurkan 3 kartu yang dijanjikan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, seperti KIS, KIP dan KSKS. Namun kartu itu masih diragukan apakah akan menyelesaikan masalah substansi kesejahteraan masyarakat atau tidak.

Politikus PDIP Effendi Simbolon sependapat dengan hal itu. Untuk menangani rakyat miskin dan belum mampu, perlu ada, KIS, KIP dan hal yang similar dengan kartu-kartu itu.

Dia juga menyindir bahwa ada juga yang meminta dibuatkan kartu lain selain 3 kartu yang sudah diluncurkan. "Bahkan ada yang bilang bikin juga Kartu Indonesia Kaya, Kartu Indonesia Senang dan Kartu Indonesia Anti Galau," sindirnya dengan wajah serius.

Menurutnya, dengan kartu-kartu itu, siapa tahu rakyat Indonesia dengan kartu saja bisa tidak galau, senang dan kaya. "Dan kartu yang terakhir katanya ada Kartu Indonesia Masuk Surga," katanya.

BACA JUGA:

Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon.

Sebelumnya, Effendi Simbolon mengatakan Jusuf Kalla begitu bernafsu menaikkan harga BBM. Bahkan Effendi mencurigai ada kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke kabinet Jokowi-JK.

Namun JK menanggapi santai pernyataan politikus PDIP itu. "Itu statment pribadi saja," kata Kalla di Konferensi Indonesia Infrastructure Week 2014, JCC, Jakarta, Rabu 5 November 2014.

JK menjelaskan, semua rencana menaikkan harga BBM baru akan dilakukan setelah strategi pemerintah dianggap matang. Salah satunya, setelah dipastikan pemerintah menyiapkan kompensasi. "Tentu harus ada kompensasi dulu," kata JK.

Sebelumnya, JK pernah mengatakan bahwa subsisi akan dikurangi untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi BBM dinilai sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi perekonomian saat ini.

"Dengan subsidi dicabut, kita bisa berkonsentrasi untuk membuat negeri ini lebih sehat melalui pembangunan lebih banyak jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Kami akan kurangi subsidi. Dengan begitu, kita memindahkan hal konsumtif ke hal produktif," ujar JK.

Kapan tepatnya kenaikan harga BBM itu akan diberlakukan, hingga kini belum bisa dipastikan. Pemerintah melalui kementerian sektor ekonomi masih sibuk membahas rencana kebijakan ini. Termasuk mengenai kapan momentum yang tepat untuk memberlakukannya.

Berapa kenaikannya, ini juga masih diperdebatkan. Kalangan ekonom menyarankan agar harga BBM subsidi dinaikkan dalam kisaran Rp500 hingga Rp3.000 per liter.