Hadapi Industri 4.0, Sekdaprov Jatim Ajak ASN Berpacu dan Berbenah

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Menghadapi era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan di segala aspek terutama yang berkaitan dengan teknologi, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dituntut terus berpacu dan berbenah. Tidak hanya itu, mereka juga harus mampu merubah mindset dan terus berinovasi terutama dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Apalagi, di era saat ini masyarakat semakin terbuka dan menuntut pelayanan publik yang cepat, efektif, dan transparan.

Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Pemprov Jatim Tahun 2019 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim, Jalan Balongsari Tama Surabaya, Senin (26/8).

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

Menurutnya, di era saat ini, pelayanan publik dituntut berbasis digital sehingga mampu efektif dan efisien. Kemudian, konektivitas antar daerah maupun antar negara mendorong lahirnya banyak peluang. Hal inilah yang harus diantisipasi oleh para ASN, terlebih era saat ini daya saing menjadi salah satu parameter penting. Semakin tinggi daya saing suatu daerah maka kesejahteraannya pun semakin meningkat.

“Kalau ASN hanya pasif dan tidak berperan aktif maka kita bisa kalah dalam persaingan, jadi kita harus terus berinovasi,” kata Heru, sapaan lekatnya.

Ditambahkannya, perubahan ini juga akan dilakukan BPSDM Provinsi Jatim. Tidak hanya soal fasilitas saja, tapi sistem pembelajaran pun harus terus berbenah. Dalam segi fasilitas, Heru mengatakan BPSDM akan terus membenahi seperti membangun kamar yang lebih nyaman, bersih, serta fasilitas tambahan seperti olahraga serta fasilitas cek kesehatan.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

“Semua ini dilakukan agar peserta lebih nyaman dan betah, tidak merasa seperti diklat yang kaku dan membosankan,” jelasnya.

Kemudian dalam sistem pembelajaran, lanjutnya, modifikasi juga terus dilakukan. Ia berharap baik peserta maupun widyaiswara terus memperluas pengetahuan dan bisa menangkap kondisi atau isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Informasi tersebut bisa didapat dari mana saja.

“Widyaiswara bisa mengajak diskusi peserta didik untuk memecahkan suatu masalah terutama isu-isu yang sedang berkembang saat ini seperti pindahnya ibukota negara. Jadi sebagai seorang ASN terlebih peserta PKN sebagian besar adalah pejabat di instansinya, mampu memecahkan berbagai permasalahan yang nanti dihadapi,” jelasnya.

Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah

Di akhir, Heru berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik mungkin dan mampu mengikuti proses pembelajaran secara lancar hingga lulus dengan nilai yang baik. Apalagi, Jatim merupakan tempat yang nyaman dan aman ditunjang dengan banyaknya tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Senada dengan Sekdaprov Jatim, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan bahwa pengembangan ASN merupakan kunci penting memperbaiki kualitas birokrasi. Pemerintah punya target tahun ini membentuk pemerintahan berkelas dunia atau world class bureaucracy.

Hal ini bisa diwujudkan bila didukung dengan ASN yang juga berkelas dunia. Apalagi pelayanan yang cepat, simple dan inovatif menjadi tuntutan masyarakat saat ini.

Baca Juga: Luncurkan 3 Layanan, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Banyak Produk UKM Tembus Pasar Dunia

“Ditambah era revolusi industri 4.0 menuntut kita untuk terus melakukan pelyanan publik yang cepat dan berbasis teknologi. Kita harus berlari bersama memperbaiki kualitas pelayanan kita, sehingga kita bisa mewujudkan birokrasi kelas dunia,” katanya.

Diklat PKN II kali ini diikuti 56 peserta berasal dari instansi pusat, vertikal maupun dari Provinsi Jatim. Instansi tersebut diantaranya Kejaksaan RI, Kemenristekdikti, LPP TVRI, Provinsi Jatim dan Provinsi Kalimantan Barat. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News