GRESIK, BANGSAONLINE.com - Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gresik, Darman akhirnya angkat bicara soal boikot pertemuan warga Desa/Kelurahan Lumpur, Kroman, dan Kemuteran, Kecamatan Gresik saat di Kelurahan Lumpur, Senin (23/12). Sedianya, pertemuan itu membahas debu dampak bongkar muat batu bara dari PT. Gresik Jasa Tama (GJT)
Darman membantah pertemuan itu untuk mengondisikan warga yang menolak bongkar muat batu bara GJT. Menurutnya, justru pertemuan itu untuk menangani konflik sosial yang terjadi antara PT. GJT dengan warga.
Baca Juga: Pesangon Belum Diberikan Sepenuhnya, Komisi IV DPRD Gresik Mediasi 23 Pensiunan PT Swadaya Graha
"Bukan pengondisian Mas. Tapi upaya Kesbang untuk menangani konflik sosial," ujar Darman diplomatis saat dihubungi BANGSAONLINE.com, Selasa (24/12).
Sejatinya pertemuan tersebut menghadirkan narasumber (narsum) dari Kejakasaan Negeri (Kejari) Gresik. "Namun, dalam pertemuan yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB itu, petugas Kejari Gresik belum bisa hadir karena masih ada acara di Kejati Jatim. Jadi, warga langsung membubarkan diri," ungkapnya.
"Petugas Kejari Gresik baru hadir pukul 12.00 WIB. Namun, warga sudah bubar," imbuh mantan Camat Kedamean ini.
Baca Juga: PT Smelting Raih Penghargaan Pembina Kemitraan Terbaik Bidang Penanaman Modal dari Pemkab Gresik
Ia menjelaskan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dialokasikan anggaran di Kesbang pada APBD 2019. "Jadi, anggaranya di Kesbang. Kejaksaan kami undang sebagai pemateri, " pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan warga Lumpur, Kroman, dan Kemuteran Kecamatan Gresik menolak melakukan perundingan dengan Kesbangpol, lurah dan kepala desa (kades) setempat membahas dampak bongkar muat batu bara di PT. Gresik Jasa Tama (GJT).
Warga memboikot kegiatan tersebut karena dianggap sarat muatan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan gesekan antarwarga. Warga tetap memilih penyelesaian kasus tersebut melalui DPRD Gresik.
Baca Juga: Perumda Giri Tirta Gresik Naikkan Tarif Pemakaian Air untuk Pelanggan Niaga dan Industri
DPRD menjadwalkan pertemuan awal tahun 2020, karena akhir tahun 2019 ini dewan harus menuntaskan pembahasan dan pengesahan Raperda. Sementara Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani juga sedang menjalani ibadah umroh di tanah suci. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News