Gercep Realisasi Perpres 80/2019, Pemprov Jatim Roadshow ke Kementerian Lembaga

"Mayoritas perputaran ekonomi masyarakat ada di wilayah-wilayah tersebut. Posisi Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya - Sidoarjo–Lamongan ini tidak ubahnya seperti posisi Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Karawang di Jakarta. Jadi keberadaan LRT/MRT sangat dibutuhkan," imbuhnya.

Khofifah berharap jaringan transportasi publik di wilayah Gerbang Kertasusila dapat secepatnya terealisasi guna mengantisipasi kepadatan akibat bertambahnya jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

Paparan Khofifah tersebut disambut Menko Airlangga Hartanto dengan meminta kepada Pemprov Jatim membuat daftar prioritas juga melakukan update mulai dari progress, komitmen hingga inventarisir kebutuhan. Kemenko Perekonomian berjanji akan terjun langsung dalam realisasi Perpres 80 Tahun 2019.

Sementara itu, di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), rombongan Khofifah yang bertemu langsung Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta dukungan BKPM untuk ikut memasarkan proyek-proyek infrastruktur di Provinsi Jawa Timur kepada investor luar negeri. Pemprov Jatim, saat ini tengah menyusun detail proyek yang akan ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Tidak hanya nilai proyek, sumber pendanaan, prospek investasi, estimasi margin, namun juga detail hingga ketersediaan tanah dan statusnya seperti apa. Data lengkap inilah yang nantinya akan ditawarkan kepada investor," imbuhnya.

Selain dukungan berupa promosi, Khofifah juga mengharapkan adanya Liaison Officer (LO) atau penghubung BKPM yang ditunjuk khusus untuk Jawa Timur. Penunjukan LO tersebut diharapkan bisa memberikan masukan-masukan perihal proyek strategis yang memiliki daya tarik lebih bagi investor.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPM Bahlil mengatakan dirinya siap menjadi marketer bagi Jawa Timur dihadapan para investor asing. Menurutnya, apa yang direncanakan Pemprov Jatim sangat layak didukung penuh karena membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat di Jatim.

"Saya janji akan bantu penuh Jawa Timur. Termasuk pemetaan regulasi kementerian apa saja yang menghambat masuknya investasi di Jawa Timur," tukasnya. (mdr/tim)