GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir mengatakan masih banyak kepala desa (Kades) yang tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah sebaran virus Corona (Covid-19).
"Kami banyak melihat dan mendapatkan laporan Kades tak seirama dengan program pemerintah dalam memerangi wabah virus Covid-19," ujar Abdul Qodir kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (27/3).
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Menurut Abdul Qodir, hingga saat ini banyak dijumpai Kades tidak melakukan apa-apa sebagai upaya pemerintahan desa (pemdes) untuk mencegah sebaran virus Corona di wilayahnya. Padahal, kata Abdul Qodir, pemerintah telah memudahkan realokasi anggaran dana desa (DD) untuk penananggulangan darurat Covid-19.
Mengingat, saat ini sudah ada 1 korban meninggal dan 1 positif Covid-19 di Gresik. Selain itu, grafik orang dalam risiko (ODR), orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) juga terus naik. Tercatat, dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Gresik hingga Kamis (26/3), ODR Corona di Gresik sudah tembus 675 orang, ODP 57, dan PDP 19.
"Kalau memang alokasi anggaran tak ada di APBDes, saat ini tinggal direalokasikan, mengingat pemerintah sudah mengizinkan DD untuk penanggulangan Corona," papar dia.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Pada kesempatan ini, Abdul Qodir juga menyorot tim Satgas Pencegahan Penanganan Corona yang belum melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Gresik.
"Mestinya segera aksi melakukan menyemprotan disinfektan ke seluruh wilayah, dan memberikan kebutuhan lain untuk mencegah sebaran Covid-19," pungkasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News